February 2020

Depok (27/02). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerima kunjungan Diskominfo Pemkab Tuban dan Pekalongan di Gedung Utama BSSN, Depok pada Kamis, 27 Februari 2020. Rombongan diterima oleh Kepala Bagian Komunikasi Publik BSSN Tri Wahyudi didampingi perwakilan Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah, Direktorat Deteksi Ancaman dan Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah BSSN. Kedatangan

Solo (26/2). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerima Anugerah Pengawasan Kearsipan Tahun 2019 dengan predikat “Memuaskan” dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo mewakili Presiden dan diterima oleh Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan di The Sunan

Jakarta (26/2). Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali, menyampaikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta Convention Centre pada 26 Februari 2020. Presiden Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPRD, Ketua MK, Ketua Komisi Yudisial dan Ketua BPK hadir dalam kesempatan tersebut. Hatta

Bandung (25/2). Direktorat Indentifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital (IKPRED) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi (Bimtek Indeks KAMI) bagi 54 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sektor ekonomi digital di Hotel Harris Bandung pada 25-27 Februari 2020. Bimtek tersebut merupakan langkah BSSN meningkatkan standar pengelolaan keamanan informasi untuk menciptakan

Depok (25/2). Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepakat menjalin kerja sama dengan tujuh pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kota Mojokerto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Dharmasraya, Pemkab Paser, Pemkab Wonosobo dan Pemkab Tasikmalaya terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik BSrE BSSN pada sistem elektronik pemerintah daerah. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Teknis

Depok (25/2). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen menyukseskan program pemerintah mewujudkan kepatuhan formal wajib pajak (WP) tahun 2020 direntang 80%-85%. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) jumlah WP yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2019 mencapai 13,37 juta orang. Jumlah tersebut hanya merupakan 72,9% dari total WP

Jakarta (25/2). Menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan strategis keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terlibat dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pengintegrasian Fungsi Keamanan dalam Satu Kebijakan Nasional” yang diadakan oleh pusat pendidikan dan pengkajian ketahanan negara sekaligus pengintegrasi seluruh unsur kekuatan nasional untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik

Jakarta (24/2). Sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan deteksi serangan siber melalui Honeynet Project. Honeynet merupakan sistem yang didesain khusus untuk mengetahui, merekam berbagai pola dan jenis aktifitas serangan siber yang kemudian digunakan sebagai bahan dasar analisis lanjutan upaya pegelolaan serangan siber. Menurut data yang dihimpun BSSN