July 2020

Bogor (21/7). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Universitas Pertahanan (Unhan) bersepakat melakukan kerja sama terkait penyelenggaraan kegiatan ilmiah, peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Rektor UNHAN Amarulla Octavian di Gedung Rektorat Unhan Kawasan IPSC Sentul, […]

Jakarta (20/7). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan kesiapan untuk terlibat dan berkontribusi aktif dalam international cyber security forum yang digagas oleh G20 Digital Economy Task Force (DETF) yang diinisiasi Arab Saudi melalui G20 Cyber Security Dialogue. Hal tersebut diutarakan oleh Wakil Kepala BSSN Dharma Pongrekun dalam Ministerial Meeting Koordinasi Persiapan G20 DETF yang

Jakarta (20/7). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 dari hasil konsolidasi pemeriksaan 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019. “LKPP Tahun 2019, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal

Jakarta (17/7). Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menjadi narasumber webinar “20 Tahun Hukumonline” dari ruang kerjanya di Kantor BSSN Ragunan, Jumat 17 Juli 2020. Hinsa menjadi narasumber pada sesi keempat dengan topik “Strategi Penguatan Keamanan Siber Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik.” Dalam paparannya, Hinsa mengingatkan kembali tentang pesan Presiden RI,

Depok (14/7). Pandemik Covid-19 telah mengakselerasi terjadinya transformasi digital. Masyarakat dipaksa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan end user dan trafik internet tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Tercatat sejak bulan Januari–Juni 2020 terjadi anomali trafik sebanyak 149 juta lebih, angka tersebut lima kali lebih banyak

Jakarta (14/7). Tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sisi aktifitas kehidupan, salah satunya adalah perubahan pola kerja di kantor menjadi bekerja dari rumah atau dimana saja (Flexi Working Space). Interaksi pertemuan langsung dibatasi guna mengurangi potensi penularan dan penyebaran Covid-19. Perubahan tersebut memerlukan berbagai penyesuaian diantaranya terkait aspek administrasi legalitas dokumen. Dibutuhkan sarana

Jakarta (10/7). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengupayakan keamanan transformasi digital Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2019 lalu, data merupakan jenis kekayaan baru bangsa yang nilainya lebih berharga dari minyak oleh karena itu pengamanan data tidak bisa ditawar

Jakarta (8/7). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 dan 133 tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertanggung jawab atas keamanan siber secara nasional. Porsi tanggung jawab BSSN adalah bagaimana melindungi sistem elektronik dan infrastruktur komunikasi yang ada di Indonesia. Beberapa hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara BSSN Anton Setiawan ketika menjadi narasumber pada

Jakarta (8/7). Keamanan siber kini menjadi prioritas berbagai negara semenjak teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghubung berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan dan lain sebagainya. Risiko keamanan berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi