Depok, BSSN.go.id – Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Tim Helpdesk Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Aula Pusbang SDM BSSN, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini dilakukan secara hybrid, yang dihadiri oleh unit kerja di lingkungan BSSN.
Ketua Tim Helpdesk SRIKANDI Tahun 2025, Winursito yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengelolaan Naskah Dinas dan Kearsipan pada Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi SRIKANDI di BSSN saat ini merupakan sebuah keniscayaan mengingat pengelolaan arsip mulai dari proses penciptaan sampai dengan penyusutan sudah dilakukan secara elektronik.
Aplikasi SRIKANDI yang merupakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menpan RB nomor 679 tahun 2020, sangat membantu dalam proses digitalisasi arsip. Dalam keputusan itu juga disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI. Untuk itu BSSN perlu menerapkan aplikasi tersebut agar dapat mempercepat proses digitalisasi arsip di BSSN.
Kegiatan bimtek dimulai dengan penjelasan fungsi role administrator dan role user yang disampaikan oleh Driyandono Adi Putra. Kegiatan dilanjukan dengan simulasi persuratan dimulai dari penciptaan surat, verifikasi, tanda tangan, kirim surat, dan melakukan disposisi oleh Joko Saputro. Paparan terakhir oleh Muhammad Luthfan Putra Sopian, dengan materi pengenalan fitur chat bot pada aplikasi Telegram untuk mempermudah anggota tim jika terdapat pertanyaan terkait penggunaan fitur aplikasi SRIKANDI.
Aplikasi SRIKANDI merupakan platform penting dalam pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi, dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas tata kelola kearsipan pemerintah. Melalui bimtek ini, Tim Helpdesk SRIKANDI Tahun 2025 di lingkungan BSSN diharapkan dapat mengimplementasikan aplikasi tersebut dengan optimal, sehingga tercipta sistem pengelolaan arsip yang terstandarisasi, terintegrasi, dan akuntabel serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
