Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memperkuat sinergi layanan digital pemerintah. Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Rabu (4/6/2025).

Kegiatan dipimpin oleh Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo, S.Si, S.T., M.Si., yang didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi BSSN Taufik Arianto, S.ST., M.Kom serta Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat Marsma TNI Chairul Akbar Hutasuhut, S.H. M.Sd. Rombongan tamu dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd., didampingi oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Muhammad Nuh Al-Azhar, MSc., dan Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si.

Kunjungan kerja diawali dengan paparan dan diskusi seputar pengamanan data dan pemanfaatan data center. Pada kesempatan itu,  Deputi Sulistyo menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan layanan digital yang andal dan aman, serta peran Gov-CSIRT dalam sektor Administrasi Pemerintahan (Sektor IIV). Sedangkan Dirjen Dukcapil memaparkan kondisi eksisting dan rencana pengembangan Data Center Dukcapil, termasuk rencana pembangunan data center baru.

Pusdatik BSSN turut menyampaikan komitmen BSSN untuk menjadi percontohan implementasi keamanan siber dan sandi di Indonesia dalam setiap layanan digital BSSN serta peran sebagai CSIRT organisasi BSSN. BSSN juga membuka peluang kerja sama dengan instansi pemerintah lain termasuk Ditjen Dukcapil.

Kunjungan dilanjutkan dengan observasi langsung ke fasilitas Data Center BSSN. Dalam kesempatan itu, Ditjen Dukcapil menyampaikan ketertarikannya dan akan melaporkan kepada Mendagri.

BSSN menyambut baik kunker dari Ditjen Dukcapil ini dan siap memberikan asistensi agar infrastruktur dibangun dengan prinsip secure by design, guna menjamin ketersediaan dan keamanan layanan digital nasional. Sinergi kuat antar lembaga adalah kunci menghadirkan layanan digital pemerintah yang aman, andal, dan terpercaya.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik