Jakarta, BSSN.go.id – Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi BSSN Agus Salim resmi membuka kegiatan Asistensi Pembinaan Jabatan Fungsional Keamanan Siber dan Sandi (JF KSS) di Jakarta pada Rabu (23/10/2024).

Dalam sambutannya, Agus Salim mengungkapkan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman para peserta, yang berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Agus Salim menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa reformasi ini dilakukan melalui tiga tahapan, termasuk penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian sistem kerja, untuk mendorong efektivitas fungsi organisasi.

Kegiatan asistensi ini bertujuan untuk mendiseminasikan regulasi terkini, meningkatkan pemahaman kompetensi yang diperlukan bagi pejabat fungsional, serta memperkuat kolaborasi antar pejabat. Hingga Agustus 2024, sudah ada 23 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 89 pemerintah daerah yang menerima rekomendasi kebutuhan JF KSS.

Agus Salim juga menggarisbawahi tantangan keamanan dalam era digital, mengingat banyaknya ancaman terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Badan Siber dan Sandi Negara mencatat lebih dari 403 juta anomali yang terdeteksi sepanjang tahun 2023, menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap keamanan siber di sektor pemerintahan.

Sebagai penutup, Agus Salim mengajak peserta untuk aktif berpartisipasi dan memberikan masukan selama kegiatan berlangsung, sebelum secara resmi menyatakan kegiatan asistensi ini dibuka. Diharapkan, acara ini dapat membawa manfaat signifikan dalam membentuk birokrat pemerintah (ASN) yang profesional dan inovatif.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN