Manado, BSSN.go.id – Menghadapi Pemilu 2024 secara serentak yang meliputi pemilihan presiden, legislatif, dan Pilkada, potensi ancaman dan kerawanan tidak hanya sebatas pada isu-isu sosial dan politik, tapi juga berpotensi terjadinya ancaman di ruang siber. Langkah-langkah pencegahan dan peningkatan keamanan pun dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia dengan melaksanakan Reviu Keamanan Siber dan Sandi untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Utara, dari tanggal 23-27 Oktober 2023.
Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Siber dan Sandi BSSN untuk wilayah Sulawesi Utara, Bondan Estuwira mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk pengamanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Permenko Polhukam) Nomor 125 Tahun 2022, tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) untuk menentukan langkah strategis dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
“Kegiatan ini juga diharapkan dapat membangun kerjasama dan sinergi antara BSSN dengan KPUD Sulawesi Utara beserta KPUD kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang,” kata Bondan Estuwira, Rabu (25/10/2023).
Ia mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan peningkatan keamanan siber menjadi prioritas BSSN dalam menjaga integritas Pemilu 2024.
“Adapun kegiatannya yaitu menyosialisasikan dan memperkenalkan tugas dan bentuk pelaksanaan satgas pengamanan siber dan sandi BSSN kepada KPUD Sulawesi Utara. Lalu membantu dalam mempersiapkan pengamanan Pemilu 2024 seperti menyosialisasikan alur pelaporan dan penangan insiden siber, hasi monitoring keamanan siber, leak credential, dan data breach, serta strategi komunikasi publik saat terjadi insiden,” ujar Bondan.
Selain itu, sambungnya, satgas pengamanan siber dan sandi BSSN juga memberikan asistensi penanganan leak credential, data breach, instalasi Endpoint Detection and Response (EDR) terhadap endpoint yang akan digunakan untuk rekapitulasi data pemilu pada KPUD Sulawesi Utara.
“Tidak itu saja, kami juga memberikan bimbingan teknis terkait social cybersecurity, dan pelaksanaan war driving,” jelasnya.
Lebih lanjut Bondan menjelaskan bahwa Reviu Keamanan Siber dan Sandi yang dilakukan BSSN kepada KPUD Sulawesi Utara juga melibatkan instansi setempat antara lain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS), serta stakeholder terkait.
“Dengan adanya kegiatan reviu keamanan siber dan sandi pada KPUD Provinsi beserta KPUD kabupaten dan kota di Sulawesi Utara diharapkan dapat memahami pentingnya pengamanan tersebut dalam pelaksanaan pemilu, sehingga dapat meningkatkan kesiapan dan mencegah kemungkinan terjadinya serangan siber,” pungkasnya.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
