Solo, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia Hinsa Siburian menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga ruang siber nasional saat berbicara mengenai pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) di Solo, Jawa Tengah, Senin (25/9/2023).
“Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ruang siber Indonesia khususnya pada sektor IIV melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital,” kata Hinsa.
Melalui regulasi ini, sambung Wakasad Tahun 2017, negara berperan dalam mengatur penerapan keamanan siber pada sektor strategis di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan penyelenggaraan IIV secara aman, andal, dan tepercaya.
Lalu, mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan kehancuran pada IIV akibat serangan siber, atau ancaman lainnya. Kemudian, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi insiden siber dan mempercepat pemulihan dari dampak insiden siber.
“Dalam Pasal 4 Perpres tersebut, telah ditetapkan delapan sektor IIV yaitu sektor Administrasi Pemerintah, Energi dan Sumber Daya Mineral, Transportasi, Keuangan, Kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pangan, Pertahanan, dan sektor lain yang ditetapkan oleh presiden,” ujarnya.
Sektor-sektor ini, lanjut peraih Adhi Makayasa Akabri tahun 1986, dipilih berdasarkan pertimbangan dampaknya terhadap hajat hidup orang banyak dan nilai strategis instrinsik yang dimilikinya. Misalnya, TIK menjadi salah satu sektor IIV, karena keberadaan dari infrastruktur yang memiliki nilai strategis sebagai backbone dari terselenggaranya transformasi digital dalam rangka pelayanan publik di Indonesia.
IIV didefinisikan sebagai sistem elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi operasional dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, atau kehancuran pada infrastruktur yang dimaksud akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan, dan keamanan atau perekonomian nasional.
“Faktor dampaknya yang luas dan dapat merugikan kepentingan masyarakat dan negara inilah yang menjadi ciri suatu sistem elektronik dapat menjadi IIV. Kegagalan fungsional pada sistem elektronik sektor TIK yang merupakan backbone dari penyelenggaraan transformasi digital di Indonesia, sudah tentu akan berdampak signifikan terhadap sektor lainnya,” ungkapnya.
Hinsa memberikan contoh sekitar awal Juli 2022 lalu telah terjadi “kiamat” internet di Kanada, dimana penyedia layanan internet terbesar di negara tersebut mengalami masalah dalam penyediaan koneksi internet sehingga menyebabkan layanan ATM, rumah sakit hingga operasional pemerintahan di seluruh negeri pun turut terdampak. Selain itu, di awal tahun itu juga beberapa perusahaan penyimpanan minyak dan transportasi di Eropa menghadapi serangan siber, di mana sistem teknologi informasi perusahaan di sana mengalami gangguan seperti pada kasus perusahaan Oiltanking di Jerman, Sea-Invest di Belgia, dan Evos di Belanda.
Contoh kasus lainnya pada sektor kesehatan di tahun 2020 silam, yang diulas oleh Kantor Berita Inggris (BBC) tentang insiden pertama kali terjadi pada kematian seorang pasien terkait dengan serangan siber. Karena pasien itu dijadwalkan akan menjalani perawatan kritis pada sebuah rumah sakit di Dusseldorf, tapi tidak dapat melaksanakan operasi lantaran serangan ransomware menon-aktifkan sistem yang mendukung perangkat medis mereka. Akibat kemampuan rumah sakit terbatas, pasien tersebut dipindahkan ke rumah sakit lain yang berjarak sekitar 30 kilometer, hingga pasien itu meninggal dalam perjalanan. Kasus lain terkait ransomware, juga terjadi pada rumah sakit-rumah sakit di Amerika Serikat pada Agustus 2023 lalu. Insiden tersebut diklaim telah meningkatkan persentase kematian di sana.
Rentetan fakta tersevbut memperlihatkan kepada kita bahwa gangguan terhadap IIV merupakan ancaman nyata. Serangan siber pada sektor tersebut di suatu negara sangat berdampak terhadap citra dan reputasi negara di mata internasional yang akan mempengaruhi banyak hal termasuk salah satunya minat investasi.
“Untuk itulah, berbagai negara menunjukan keseriusan mereka dalam mengatasi ancaman siber melalui Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN),” jelas Hinsa, kemudian membuka kegiatan Rakernas tersebut.
SKSN adalah arah kebijakan nasional dalam menggunakan seluruh sumber daya siber nasional untuk mewujudkan keamanan siber guna mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional.
Turut mendampingi Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam kegiatan tersebut, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dono Indarto, Deputi Bidang Kemanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, beserta pejabat fungsional dan jajaran BSSN.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN 2023RM/YH
