Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar diskusi publik dan webinar dengan tema “Persiapan Menghadapi Krisis Siber” pada hari Kamis dan Jum’at (22-23 Juni 2023). Acara tersebut diselenggarakan secara daring dan luring. Adapun pembukaan acara berlangsung dari The Grove Suites Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (22/6/2023).
Tomy Prihananto dari BSSN selaku Ketua Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Turunan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) dan Manajemen Krisis Siber (MKS) menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan tersebut.
“Kegiatan diskusi publik dan webinar ini adalah kesempatan dan wadah bagi kita untuk bersama-sama mengeksplorasi isu yang semakin relevan dan mendesak dalam dunia digital yang terus berkembang, yaitu krisis siber,” ucapnya.
Ia juga menambahkan alasan kenapa kegiatan ini perlu dilakukan. Menurutnya manajemen krisis siber menjadi sangat penting dalam konteks kepentingan nasional. Oleh karena itu, adanya kerangka kerja yang kokoh dan efektif untuk menghadapi dan menangani krisis siber menjadi semakin penting.
Pada kesempatan diskusi publik tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Dian Puji Nugraha Simatupang dari Universitas Indonesia, dan Tongam Renikson Silaban dari BPHN.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan webinar yang mengundang narasumber Pinuji Prasetyaningtyas dari DIC Business School, dan Veronika Filatkina dari Departemen Keamanan Informasi Internasional Kementerian Luar Negeri Rusia.
Dalam pernyataannya Pinuji menyampaikan saat membuat pengaturan tentang manajemen krisis siber, perlu merujuk terminologi yang telah banyak digunakan sehingga implementasi pengaturan akan lebih mudah karena bahasa dan pengertian yang digunakan sudah sama.
“Penting untuk mempelajari bagaimana negara lain menghadapi krisis. Namun, melihat perbedaan sumber daya yang kita miliki dengan negara lain, maka kita perlu memiliki strategi atas disparitas itu, dan merumuskan mekanisme yang spesifik di Indonesia,” ucap Pinuji.
Pada kesenpatan yang sama, Veronika juga menuturkan bahwa keamanan informasi adalah hal utama bagi seluruh negara.
“Keamanan informasi adalah hal utama bagi seluruh negara. Namun dalam menghadapi krisis siber negara-negara mengalami kesulitan dalam melakukan atribusi untuk mendukung investigasi yang menjadi risiko bagi negara-negara” ulasnya.
Ia menambahkan bahwa inisiatif penanganan yang kita lihat di level regional seperti ASEAN itu bagus. Namun, kesepakatan regional tidak serta merta dapat diterapkan di region tersebut karena tingginya disparitas.
“Perlu ada solusi spesifik yang mungkin dapat dijawab dengan kerja sama bilateral. Ke depannya diskusi tentang keamanan informasi dapat dibahas dan disepakati lebih banyak dalam Open-Ended Working Group (OEWG),” tambahnya.
BSSN tentu sangat berharap dengan diskusi publik dan webinar itu dapat menghasilkan masukan, ide, gagasan yang dapat memperkaya RPP SKSN dan MKS sehingga nantinya dapat benar-benar digunakan untuk menjaga keamanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN ©2023