Rapat Dengar Pendapat BSSN Bersama Komisi I DPR

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR. Rapat tersebut membahas tentang mekanisme penanganan kebocoran data, serta sinergitas dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam penguatan keamanan siber. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Abdul Haris, dan dihadiri oleh Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo, didampingi oleh Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, beserta pejabat tinggi pratama dan staf.

Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo menyampaikan bahwa kebocoran data menjadi isu pemberitaan yang cukup hangat di Tanah Air. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi kasus pencurian data, antara lain finansial, politik, protes sosial, dendam, iseng, dan lain sebagainya.

“Motif paling banyak terjadi adalah finansial, dimana pelaku membocorkan data sensitif lalu menjual data tersebut untuk memperoleh keuntungan finansial,” ujar Y.B. Susilo.

Ia menjelaskan, pembocoran dan penjualan data sensitif secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu hack, leak, dan amplify.

Hampir setiap tahun terjadi kebocoran data. Selama tahun 2023, BSSN telah mencatat dugaan kebocoran data sebanyak 149 kasus, yang terdiri dari 50 insiden dan 99 laporan notifikasi proaktif darkweb yang terdampak pada 129 stakeholders.

“Untuk itu, BSSN telah memiliki mekanisme dalam penanganannya. Yaitu melalui tim Pusat Kontak Siber laporan diterima untuk selanjutnya dilakukan pendalaman,” katanya.

Selain itu, sambungnya, BSSN juga melakukan monitoring dan pelaporan atas temuan indisikasi dugaan kebocoran data atau serangan ransomware yang telah terpublikasi, serta laporan hasil proaktif monitoring yang dilakukan pada darkweb dan darknet terkait dengan indikasi temuan kebocoran data yang belum terpublikasi. Baik di media maupun forum jual-beli data.

“Bila ada indikasi dugaan insiden data breach atau ransomware serta laporan proaktif yang ditemukan tim BSSN akan dilakukan validasi ulang, yang kemudian dibuat laporan resmi untuk dikirim ke stakeholder terkait,” jelas Y.B. Susilo.

Selanjutnya terkait sinergitas BSSN dengan Kemkominfo dalam penguatan keamanan siber, ia mengungkapkan telah terjalin kerja sama yang diperkuat dengan nota kesepahaman sejak 3 April 2023.

Adapun ruang lingkupnya antara lain: Penyelenggaraan kegiatan literasi dan diseminasi informasi di bidang keamanan siber dan sandi; Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggungjawab dengan tetap mempertahankan kerahasiaan, dan kepentingan negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; Pemanfaatan sertifikat elektronik dan layanan tersertifikasi untuk meningkatan keamanan transaksi elektronik; dan kegiatan lain yang disepakati.

Rapat ditutup dengan membacakan kesimpulan, antara lain melakukan langkah-langkah strategis, serta menindaklanjuti secara tuntas kasus kebocoran data ke ranah hukum sehingga pihak yang berwenang mampu memberikan sanksi hukum yang tegas ke pelaku.