BSSN Kembali Fasilitasi Seluruh Pemda di Sulawesi Selatan dengan Sertifikat Elektronik Milik BSrE

Makassar, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Balai Sertifikasi Elektronik melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama bersama 25 pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan. Plt. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Hasto Pranowo, memberikan sambutan mewakili Kepala BSSN. Acara itu dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman beserta jajaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Plt. Kadiskominfo Provinsi Sulawesi Selatan Hj. Sukarniaty, beserta perwakilan pejabat dari tiap pemerintah daerah dan dilaksanakan di Ballroom Hotel Gammara, Makassar, Selasa (7/3/2023).

Tanda Tangan Elektronik yang telah diterapkan di masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, merupakan langkah awal atau milestone dalam upaya mewujudkan budaya keamanan siber. Keamanan siber dalam sistem elektronik merupakan proses, sehingga BSSN mendorong agar pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keamanan sistem elektroniknya.

Menyadari hal tersebut, pengelola sistem elektronik, dalam hal ini Diskominfo dari setiap pemerintah daerah, sangat perlu untuk melakukan upgrade, baik dari segi kompetensi SDM, kesiapsediaan perangkat, maupun proses kegiatan. BSSN mengharapkan agar Diskominfo baik provinsi, kabupaten, maupun kota, menjadi ujung tombak utama dalam mempertahankan pemerintahan dari ancaman siber.

“Perpanjangan pemanfaatan sertifikat elektronik ini merupakan bentuk komitmen kita bersama dalam penyelenggaraan layanan sertifikat elektronik. Tentu banyak hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, kami meminta saran, masukan, dan kritik dari setiap mitra pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sertifikat elektronik yang digunakan,” ungkap Hasto.

BSSN berharap agar diperpanjangnya kerja sama layanan sertifikat elektronik ini menjadi titik awal kerja sama lainnya dengan BSSN dalam rangka peningkatan keamanan sistem elektronik serta kompetensi pegawai dalam keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, untuk menjamin sistem elektronik yang prima dan aman.

Setelah acara penandatanganan selesai, Hasto lanjut memberikan literasi kepada peserta dalam bentuk paparan untuk lebih menekankan praktek penggunaan sertifikat elektronik sebagai bagian dari upaya mewujudkan SPBE yang andal, aman, transparan dan akuntabel.