Jakarta, BSSN.go.id – Dalam mengemban peran penjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia, TNI Angkatan Udara (TNI AU) mendayagunakan berbagai infrastruktur pendukung pertahanan udara yang sarat dengan teknologi terkini.
Agar pengelolaan sistem keamanan informasi di lingkungan TNI AU dapat terselenggara dengan baik dan aman, TNI AU berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Indonesia Air Force-Computer Security Incident Response Team (IDAF CSIRT).
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian meluncurkan IDAF CSIRT di Gedung Serbaguna Suharnoko Harbani, Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut Hinsa menyatakan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
“Dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI – 16 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bangsa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data,” ungkap Hinsa.
Hinsa menambahkan Presiden menyatakan data adalah jenis kekayaan baru yang lebih berharga dari minyak sehingga bangsa Indonesia harus tanggap dan siap menghadapi perang siber.
“Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 mengamanatkan pembentukan 121 CSIRT sebagai bagian dari proyek prioritas strategis. Pada 2021 rencana target pembentukan CSIRT ditambah 10 CSIRT, sehingga target pembentukan CSIRT tahun 2020-2024 menjadi 131 CSIRT,” ungkap Hinsa.
Hinsa menambahkan CSIRT tersebut adalah TVRI, RRI, Baznas, Bank Indonesia, KPAI, LPSK, Badan Pelindungan Konsumen Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, OJK, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
“Hingga saat ini telah dibentuk 90 CSIRT dan 52 CSIRT di luar proyek prioritas strategis di pemerintah daerah sejumlah 31 CSIRT dan berbagai sektor seperti perbankan, pendidikan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan industri pertahanan,” papar Hinsa.
Hinsa menyebut data hasil monitoring BSSN menyatakan kategori serangan siber yang paling sering terjadi di TNI-AU adalah information leak (46%) kemudian diikuti oleh anomali trafik (46%) yang terindikasikan masih berupa percobaan serangan.
“Untuk itu, diperlukan penguatan keamanan sistem elektronik yang ada di lingkungan TNI-AU, termasuk dalam hal penanganan insiden siber,” papar Hinsa.
Hinsa berharap pembentukan IDAF-CSIRT dapat membantu mendukung sistem elektronik TNI-AU menjadi aman dan kondusif sebagai bagian upaya mewujudkan TNI-AU yang profesional dan modern.
Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyatakan selain untuk membantu mewujudkan visi TNI AU, peluncuran IDAF CSIRT pada dasarnya bertujuan untuk mendukung pengelolaan keamanan informasi dan respons penanganan insiden di lingkungan TNI AU yang efektif, komprehensif, adaptif, serta akuntable.
“Dengan implementasi IDAF CSIRT ini maka pengelolaan sistem keamanan informasi di lingkungan TNI AU dapat terselenggara dengan baik dan aman, serta mampu mendukung terwujudnya ketahanan siber TNI AU,” jelas Fadjar.
Badan Siber dan Sandi Negara – BSSN
