Depok, BSSN.go.id – Mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia dipercaya memegang Presidensi G20 (Group Twenty) Tahun 2022. Hal tersebut resmi ditetapkan dalam pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau Summit G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi. G20 tidak memiliki ketua tetap sehingga fungsi presidensi dipegang oleh salah satu anggota setiap satu tahun secara bergiliran. G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili dua per tiga atau sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia.
Pada Presidensi G20 tersebut Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” atau “Pulih Bersama, Bangkit Perkasa” dalam Presidensi tersebut. Topik utama G20 ada tiga yaitu: Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Berbasis Digital, dan Transisi Energi.
Dalam bidang Arsitektur Kesehatan Global, Indonesia berupaya memperkuat dan menyusun kembali tata kelola dan arsitektur kesehatan global pasca pandemi, salah satunya mendorong Asean, terutama Indonesia menjadi transfer hub untuk pengembangan dan produksi vaksin.
Pada bidang Transformasi Berbasis Digital, Indonesia berfokus pada penguatan nilai-nilai ekonomi melalui teknologi digital, serta mendorong digitalisasi sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan baru.
Di Bidang Transisi Energi, Indonesia mendorong isu perluasan akses terhadap teknologi menuju energi bersih dan terjangkau, serta pembiayaan untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Presidensi G20 Tahun 2022 merupakan kali pertama Indonesia memegang Presidensi G20 sejak G20 didirikan atas inisiasi anggota G7 (Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat) pada tahun 1999. Pertemuan Presidensi G20 akan terdiri dari lima pertemuan, diantaranya KTT G20 2022, 19 pertemuan tingkat menteri, 7 pertemuan deputi/ Sherpa, 70 pertemuan working group, dan 51 pertemuan engagement group.
Serah terima Presidensi tersebut dilakukan pada KTT G20 yang digelar di Roma pada tanggal 30-31 Oktober 2021. Anggota forum G20 untuk tahun 2022 diantaranya Afrika Selatan, Amerika, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Perancis, China, Turki, dan Uni Eropa.
Sebagai Presidensi G20, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia, pada tanggal 27 Mei lalu. Tugas panitia nasional ini meliputi:
1. menyusun dan menetapkan rencana induk penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, termasuk di dalamnya penentuan tema, agenda prioritas, dan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia;
2. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia;
3. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, dan pertemuan tingkat Engagement Group melalui kemitraan dengan Troika G20, negara anggota G20, dan organisasi internasional;
4. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Side Events;
5. mengadakan persiapan dan penyelenggaraan program Road to G20 Indonesia 2022; dan
6. melakukan monitoring penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.
Merujuk pada Keppres tersebut, susunan panitianya terdiri dari Pengarah, Ketua, Penanggung Jawab Bidang, Koordinator Harian, dan Sekretariat, yaitu:
1. Pengarah Panitia Nasional terdiri dari Presiden dan Wapres RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Ketua Bidang Sherpa Track yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua I) dan Menteri Luar Negeri (Ketua II)
3. Ketua Bidang Finance Track yaitu Menteri Keuangan (Ketua I) dan Gubernur Bank Indonesia (Ketua II)
4. Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
5. Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet duduk sebagai salah satu anggotanya.
6. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
7. Penanggung Jawab Bidang Side Events diketuai oleh Menteri Perdagangan
8. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan diketuai oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Elemen yang ada pada logo Presidensi G20 Tahun 2022 antara lain: Dasar logo bewarna merah putih yang merupakan representasi bendera Indonesia; Gunungan, menggambarkan peranan aktif Indonesia dalam membawa dunia memasuki babak baru, yaitu pemulihan pascapandemi secara bersama; Kawung, melambangkan kesempurnaan, keadilan, dan keperkasaan; Perpaduan Gunungan dan Kawung terlihat sebagai sulur tanaman yang terus tumbuh, merupakan representasi semangat pemulihan ekonomi secara bersama; dan Tulisan G20 Indonesia 2022.
Logo tersebut mengandung filosofi komitmen bangsa Indonesia menjalankan Presidensi G20 Tahun 2022 untuk memberikan dampak positif tidak saja bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi juga bagi dunia.
Pemerintah meyakini penyelenggaraan G20 akan membawa berbagai manfaat ekonomi 1,5 hingga 2 kali lebih besar secara agregat jika dibandingkan dengan penyelenggaraan acara Annual Meeting IMF-World Bank di Bali pada 2018.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC), Selasa (13/7/2021) mengajak dunia untuk bersama pulih dan bangkit bersama dari pandemi Covid-19. Pasalnya untuk bangkit dari pandemi global ini dibutuhkan pula kepemimpinan kolektif dalam pemulihan dan mencapai pertumbuhan yang inklusif.
Jokowi mengungkapkan meski pandemi belum berakhir tetap diperlukan penguatan kerja sama dan solidaritas antar negara dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal ini perlu dilakukan demi mencapai target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) pada 2030. Dalam kesempoatan tersebut Jokowi mengungkap empat pemikiran terkait upaya mencapai SDGs dan pulih dari pandemi Covid-19.
Pertama, membuat dunia pulih dari pandemi Covid-19. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan vaksin yang menjadi harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan tersebut.
Diperlukan jaminan akses yang adil dan merata terhadap upaya vaksinasi oleh seluruh negara. Pasalnya, saat ini kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar. Indonesia pun mendorong agar kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara segera direalisasikan, termasuk melalui mekanisme berbagi dosis lewat Covax Facilities.
“Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global termasuk melalui TRIPS Waiver, penguatan global supply chain vaksin termasuk menghilangkan hambatan ekspor dan hambatan bahan baku vaksin, dan peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin termasuk di negara berkembang,” kata Jokowi.
Kedua, meningkatkan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan. Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor kesehatan dan perekonomian, sehingga diperlukan bantuan kepada kelompok rentan yang merasakan efek berat perlambatan ekonomi.
Dia menegaskan semua lapisan masyarakat terdampak akibat pandemi, terutama bagi kelompok rentan. Hal ini membuat jaminan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting upaya pemulihan dari pandemi.
“Di Indonesia, kami telah alokasikan US$ 28,5 miliar untuk bantuan sosial. Tidak kurang dari 9,8 juta unit usaha mikro telah menerima bantuan keberlanjutan usaha,” kata dia.
Ketiga, ekonomi dunia harus pulih bersama-sama untuk dampak yang lebih luas. Jokowi mengungkapkan beberapa negara di dunia telah mencatat pertumbuhan positif, namun hal itu hanya akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan. Menurutnya, roda perekonomian dunia harus mulai bergerak bersama tanpa mengorbankan aspek kesehatan.
Percepatan pemulihan ekonomi menurutnya harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan serta pembangunan berkelanjutan.
“Ke depannya kita harus mendorong investasi dalam pemulihan yang berketahanan, berkeadilan, dan hijau, a resilient, just, and green recovery. Dukungan negara maju dalam transisi ekonomi hijau di negara berkembang harus diperkuat. Pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan pro-poor harus menjadi landasan,” ungkap Jokowi.
Keempat, memperkuat kemitraan global. Prinsip “no one left behind” harus diwujudkan dalam bentuk nyata dengan begitu pemulihan pandemi dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif. Jokowi mendorong agar semua negara berkomitmen untuk menghindari “me first policy“.
Dia juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap SDGs tidak surut meski di tengah pandemi. Meski Jokowi mengakui berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini turut tergerus akibat pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini ada 255 juta orang kehilangan pekerjaan, 110 juta orang kembali ke jurang kemiskinan, dan 83-132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi.
Jokowi menegaskan Indonesia juga kembali menyampaikan Voluntary National Review (VNR) yang ketiga atas capaian SDGs.
“VNR Indonesia diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia untuk pemulihan bersama yang lebih kuat agar dunia dapat meraih masa depan yang jauh lebih baik,” kata Jokowi. (dirangkum dari berbagai sumber untuk sosialisasi Presidensi G20 kepada masyarakat luas).
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
