Makassar, BSSN.go.id – Ruang siber merupakan sebuah domain global yang terhubung melalui interaksi di antara elemen-elemen pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dalam ruang siber sendiri terdapat aspek kesejahteraan untuk umat manusia, seperti kemudahan berkomunikasi dan urusan bisnis. Hal ini tercermin dari data tahun 2020, transaksi ekonomi digital mencapai Rp 623 triliun dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai Rp 1.756 triliun.
Namun di sisi lain, di ruang siber terdapat potensi ancaman yang nyata, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat sosial. Sehingga, perlu disadari bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi akan berbanding lurus dengan risiko kerawanan terhadap keamanannya.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB_002-16-scaled.jpg” title_text=”WEB_002 (16)” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Menyikapi dinamika yang terjadi di ruang siber tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dengan nama SulselProv-CSIRT di Makassar, Kamis (28/10/2021).
Mewakili Kepala BSSN RI, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN (Deputi III BSSN-red) Akhmad Toha menjelaskan bahwa CSIRT sebagai salah satu pelaksana keamanan siber di Indonesia, merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber dengan fungsi memberikan layanan reaktif, layanan proaktif, dan layanan peningkatan kualitas keamanan.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB_004-18-scaled.jpg” title_text=”WEB_004 (18)” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]“Strukturnya terdiri atas CSIRT Nasional, CSIRT Sektoral pada pemerintahan, transportasi, keuangan, kesehatan, pertahanan dan sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden serta CSIRT Organisasi pada setiap organisasi atau institusi yang menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik,” ujar Toha.
Selain itu, lanjut Toha, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah mengamanatkan kegiatan pembentukan 121 CSIRT sebagai salah satu proyek prioritas strategis (major project). Dimana tahun 2021 ini akan dibentuk sebanyak 39 CSIRT yang tersebar di Kementerian, Lembaga dan Daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan yang baru saja diluncurkan.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB_005-13-scaled.jpg” title_text=”WEB_005 (13)” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]“Saya berharap SulselProv-CSIRT dapat terus berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder keamanan siber, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber guna melakukan aksi respon yang lebih cepat, sehingga waktu respon dan waktu pemulihan terhadap insiden siber menjadi lebih efektif dan efisien,” kata Toha.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB_007-9-scaled.jpg” title_text=”WEB_007 (9)” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Sementara itu, mewakili Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Asisten III Bidang Administrasi, Tautoto Tanaranggina menyampaikan pembentukan SulselProv-CSIRT ini bertujuan untuk mengkoordinasikan, mengkolaborasikan, serta mengoprasionalkan sistem mitigasi manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah. Selain itu juga membangun sumber daya penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber di Provinsi Sulawesi Selatan.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB_006-13-scaled.jpg” title_text=”WEB_006 (13)” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]“Pemulihan insiden keamanan siber diharapkan bisa berjalan baik dengan terbentuknya CSIRT ini. Baik yang ada di pemerintah pusat maupun daerah, akan mewujudkan kolaborasi dan sinergitas pengelolaan keamanan yang pada akhirnya mewujudkan ruang siber yang aman dan kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan terpadu. Hal ini akan berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Selatan,” jelasnya.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB_001-16-scaled.jpg” title_text=”WEB_001 (16)” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Kegiatan yang digelar secara tatap muka dan virtual ini di hadiri oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Hasto Prastowo, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulsel, Amson Padolo, serta para pejabat dan staff di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan dan BSSN.
Biro Hukum dan Komuniksi Publik BSSN
