Depok, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar lanjutan NGOPI RB Series, dimanapada Series ke-3 ini, para narasumber dan peserta banyak berdiskusi terkait strategi BSSN dalam menjalankan amanah SPBE. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula BSSN Sawangan, Depok dan secaradaring pada hari Kamis (8/4), juga menjadi ajang diskusi bagi unit kerja BSSN yang terkait dalam SPBE. Pada NGOPI RB Series ke-3 ini membahas lebih dalam mengenai tugas dan peran BSSN dalam SPBE, dengan menghadirkan enam narasumber, diantaranya Syahrul Mubarak-Sekretaris Utama BSSN, Dono Indarto-Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Akhmad Toha-Deputi Bidang Proteksi, Yoseph Puguh Eko Setiawan-Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan, Suharyanto-Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian dan Domingus-Kepala Pusat Data dan TIK BSSN.
“Saat ini Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN tengah rapat finalisasi dengan Kementerian PANRB mengenai arsitektur SPBE ini. BSSN mendapat tugas terkait dengan domain keamanan. Dalam hal ini, BSSN juga membantu Kementerian PANRB dalam menyusun arsitektur SPBE” ungkap Danang Jaya, selaku anggota pada Direktorat Proteksi Pemerintah pada saat mengawali acara. “Untuk penyusunan arsitektur SPBE Nasional Domain Keamanan SPBE di bidang keamanan BSSN juga mendapat tugas berdasarkan pasal 41 diantaranya: koordinasi dan konsultasi penerapan keamanan dan penyelesaian permasalahan keamanan, penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE” lanjut Danang.
Pada kesempatan tersebut Syahrul Mubarak mengungkapkan beberapa strategi dari SPBE sesuai kedudukan sebagai kepala kantor dan pelaksana SPBE di lingkungan BSSN dan sebagai pejabat pimpinan tinggi madya yang menjelaskan tugas dan fungsi BSSN dalam SPBE. “Ketika NgopiRB diselenggarakan dengan konteks serial yang berkaitan dengan teknologi sangat tepat, karenadi dalam reformasi birokrasi sesuai dengan Permen PANRB No. 25/2020, ada 8 area perubahan yang ingin dicapai,” ungkap Syahrul. “Delapan perubahan reformasi diantaranya : pola pikir dan budaya aparatur, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik,” lanjut Syahrul.
“Yang terkait dengan SPBE adalah perubahan dalam bidang tata laksana sesuai dengan Permen PANRB, dan terkait SPBE terdiri dari beberapa level RB, diantaranya level RB Nasional, Program RB level Meso, Program RB level micro,” ujar Syahrul. Kegiatan dilanjutkan pemaparan dari narasumber lain dan diskusi bersama para peserta yang hadir secara langsung maupun virtual dan dipandu oleh moderator Dr. Santi Indarjani, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Politeknik Siber dan Sandi Negara.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN