Depok, BSSN.go.id – Kunjungan Kadiskominfo Kota Prabumulih, Mulyadi Musa didampingi staf diterima oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Christyanto Noviantoro yang didampingi oleh Koordinator Komunikasi Publik, Tri Wahyudi, dan Sub Koordinator Pelayanan Masyarakat dan Informasi Publik, James Leonardo, di Ruang PPID, Gedung Settama BSSN, Depok pada Kamis (11/02).
Dalam kunjungan ini, Mulyadi Musa menyampaikan maksud dan tujuannya terkait dengan sertifikat elektronik dan juga layanan lain yang ada di BSSN. “”Maksud dan tujuan kunjungan kita ke BSSN terkait dengan rencana penerapan sertifikat elektronik dari BSrE di lingkungan Pemkot Prabumulih,”” ujar Mulyadi dalam membuka pertemuan dengan BSSN.
Mulyadi juga mengatakan bahwa Walikota Kota Prabumulih mendukung terhadap percepatan teknologi informasi salah satunya dengan penerapan sertifikat elektronik. ”Untuk membantu percepatan proses pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, penggunaan sertifkat elektronik akan sangat berguna dan bermanfaat dengan seiringnya perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi,” ujarnya lagi.
Menanggapi maksud dan tujuan kunjungan tersebut, BSSN melalui BSrE siap membantu Diskominfo Kota Prabumulih dalam penerapkan sertifikasi elektronik. “Kami menyambut baik rencana kerjasama ini, dan siap membantu apa yang menjadi tujuan Pak Kadis datang ke kantor BSSN, dan terkait sertifikat elektronik akan langsung ditindaklanjuti dengan perwakilan dari BSrE yang sudah hadir secara daring pada rapat kali ini, “ujar Christyanto.
Pertemuan ini dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan yang berlaku mengingat masih dalam suasana pandemi. BSSN berharap setelah adanya pertemuan ini kedua belah pihak dapat segera menindaklanjuti kerjasama yang telah bahas bersama.
Sebagai informasi BSSN tetap membuka layanan publik secara daring. Kunjungan secara fisik dapat dilakukan hanya dalam kondisi mendesak dan penting dengan terlebih dahulu menghubungi staf pelayanan publik BSSN. Saat ini BSSN mempunyai layanan publik berupa Sertifkat Elektronik, PPID, Honeynet, Asistensi Proteksi Keamanan Informasi (APROKSI) Pemerintah, aduan siber, Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT), ITSA (Information Technologi Security Assesment), konsultasi dan assessmentindeks KAMI, konsultasi SDM keamanan siber dan sandi dan Museum Sandi. (tyas/yud)
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN
