Jakarta, BSSN.go.id – Hari ini, Kamis(10/7) BSSN mengadakan Focus Group Discussion Penyusunan Kebijakan Manajemen Krisis Siber di Hotel Grandkemang, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan dari sektor Pemerintah, IIKN dan penggiat Ekonomi Digital. Kegiatan FGD Penyusunan Kebijakan Manajemen Krisis Siber ini merupakan rangkaian FGD yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkesinambungan. Di mana FGD pertama telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus lalu dengan hanya melibatkan internal BSSN, sedangkan FGD yang kedua ini merupakan tindak lanjut dari FGD pertama dengan melibatkan peserta dari eksternal BSSN, baik dari sektor pemerintah, sektor IIKN dan sektor ekonomi digital. Dan FGD yang terakhir sebagai finalisasi Naskah Akademik dan konsep Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Manajemen Krisis Siber Nasional, akan dilaksanakan pada bulan November 2019 mendatang.
Dalam sambutannya Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta peserta untuk memberikan masukan. “Besar harapan saya Bapak Ibu sekalian dapat memberikan masukan yang baik kepada kami terkait dengan Penyusunan Kebijakan Manajemen Krisis Siber, sehingga pada saat FGD terakhir nanti dapat menghasilkan produk kebijakan yang baik. Saya percaya kepada Bapak Profesor Marsudi W. Kisworo, Bapak Profesor Richardus Eko Indrajit, dan Bapak Profesor Eko Budihardjo sebagai satu kesatuan Tim Ahli berkomitmen membantu BSSN untuk menghasilkan 2 (dua) dokumen strategis, yaitu Naskah Akademik yang unggul tentang krisis siber, dan konsep Rancangan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Manajemen Krisis Siber Nasional.” Ujar Hinsa.
Manajemen krisis siber sejatinya merupakan suatu langkah administratif dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat, serentak, dan mampu menembus ruang dan waktu terhadap semua potensi ancaman keamanan siber. Keamanan siber menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan sistem elektronik, karena serangan siber terjadi secara masif, hingga dapat mengancam jiwa manusia, kestabilan ekonomi, bahkan kedaulatan negara. Untuk itu, negara harus dapat mengantisipasi dan siap menghadapinya. BSSN mengajak kepada segenap peserta FGD dan komunitas siber dari berbagai profesi dan dunia usaha untuk melakukan sharing knowledge dan berdiskusi guna menghasilkan poin-poin keputusan yang akurat, yang mampu ikut mengawal kedaulatan siber kelas dunia sebagai visi siber nasional NKRI. (AS-YH)
