Jakarta (25/2). Menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan strategis keamanan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terlibat dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pengintegrasian Fungsi Keamanan dalam Satu Kebijakan Nasional” yang diadakan oleh pusat pendidikan dan pengkajian ketahanan negara sekaligus pengintegrasi seluruh unsur kekuatan nasional untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, di Ruang Gatot Kaca Gedung Astagatra Lemhannas Jakarta pada 25 Februari 2020.
Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Hankam Lemhannas, Nisan Setiadi, memoderatori kegiatan diskusi antara para narasumber yang berasal berbagai disiplin ilmu dan instansi tersebut. Narasumber yang diundang dalam kegiatan diskusi strategis terbatas tersebut diantaranya Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Hubungan Internasional Lemhannas Julexi Tambayong, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego, pakar hukum tata negara Refli Harun, pakar administrasi negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Visnu Juwono, Ketua Pusat Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan I Gede Sumertha, dan Direktur Eksekutif Impersial Al Araf.
Terkait isu pengintegrasian fungsi keamanan dalam satu kebijakan nasional, dalam kesempatan tersebut Syahrul Mubarak menyatakan BSSN merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki ruh sejalan dengan hal tersebut. BSSN merupakan hasil penguatan dari Lembaga Sandi Negara yang kini memiliki tugas melaksanakan keamanan siber dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur terkait dengan kemanan siber yang ada di Indonesia. Syahrul menyatakan di era perang informasi saat ini, peran BSSN menjadi sangat urgen karena tugasnya adalah memadukan berbagai kekuatan pengelolaan keamanan ranah siber yang ada di indonesia yang saat ini masih dilakukan secara terpisah menurut sudut pandang sektor setiap lini instansi dan belum terintegrasi sehingga bisa dikatakan kekuatannya belum efektif dan efisien.
Syahrul mengungkap agar seluruh unsur terkait dengan kemanan siber yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan, dikembangkan, dan dikonsolidasikan, BSSN sudah menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serta pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, dan insiden atau serangan siber.
Dihadapan para narasumber lain dan undangan yang hadir dalam FGD tersebut, Syahrul juga menjelaskan secara institusional BSSN juga diamanahi untuk mewakili Indonesia dalam menjalin dan memperkuat kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.
Syahrul menyatakan ranah siber merupakan entitas yang bisa dikatakan sebagai dunia baru namun demikian keamanan siber tidak boleh dipandang sebelah mata jika dibandinglkan dengan keamanan domain lain yang sudah lama ada seperti matra darat, laut dan udara.
Belajar dari Estonia yang pernah “lumpuh” seluruh layanan publiknya terhenti karena serangan siber, jangan sampai karena alasan yang sama negara tidak bisa hadir melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apalagi kini keamanan siber sangat erat kaitannya dengan upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan pelaksanaan ketertiban dunia mengingat kini perekonomian, pendidikan, dan sayangnya kejahatan serta peperangan sudah mulai berpindah wahana ke platform digital atau siber imbuh Syahrul.
