Depok (2/3). Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penilaian evaluasi RB pada tahun 2018, BSSN mendapatkan nilai Indeks RB sebesar 75,02 dengan kategori sangat baik. Hasil tersebut berimplikasi pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai BSSN dari 70% menjadi 80%, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Sejalan dengan torehan capaian RB tersebut, BSSN menggelar Kick Off Meeting Pengelola RB BSSN 2020 yang dibuka oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian di Aula BSSN Sawangan, Depok pada 2 Maret 2020.
Asisten Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Kamaruddin, Pejabat Struktural BSSN, Tenaga Ahli BSSN, 59 anggota Tim Pengelola RB tingkat pusat, 32 anggota Tim Pengelola RB tingkat unit kerja, 78 Agen Perubahan BSSN, 7 Role Model BSSN serta 9 BSSN Muda hadir pada kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Hinsa menginstruksikan lima subtansi RB yang harus segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh komponen BSSN. Pertama, Tim RB BSSN yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana harus terus mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat berjalan dengan konsisten dan terarah. Tim Pelaksana Tingkat Pusat harus tetap fokus dan membuat prioritas langkah perubahan di setiap area perubahan yang telah direncanakan menjadi sasaran. Tim Pelaksana Tingkat Unit Kerja harus mengelola perubahan di setiap unit kerja sehingga RB dapat dirasakan oleh seluruh pegawai di tiap unit kerja. Kedua, Agen Perubahan, Role Model dan BSSN Muda harus melakukan perbaikan birokrasi dengan menciptakan buah pemikiran yang penuh inovasi serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan RB di setiap unit kerja harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan tetap berpegang pada pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerja sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Keempat, salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang saat ini menjadi sorotan dari Kementerian PAN dan RB adalah area akuntabilitas, terkait dengan hal tersebut, Tim RB harus mengawal penjabaran (cascade down) kinerja mulai dari tingkat Eselon I hingga ketataran individu pegawai guna menciptakan keselarasan kinerja antar tingkat jabatan. Kelima, pelayanan publik yang diberikan BSSN kepada pemangku kepentingan merupakan salah satu indikator keberhasilan BSSN, oleh karena itu harus dilakukan evaluasi sehingga tercipta pelayanan publik BSSN yang lebih baik. Hinsa juga menginstruksikan kepada Sekretaris Utama untuk mendorong terciptanya sarana layanan terpadu untuk seluruh layanan yang ada. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyematan Pin RB kepada perwakilan Tim Pengelola RB BSSN serta Launching BSSN Muda.
