Siapkan Upaya Perlindungan, BSSN Gelar FGD Kumpulkan Informasi Kerentanan dan Ancaman Siber Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Bogor, BSSN.go.id – Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional BSSN menyelenggarakan FGD Penyampaian Profil Kerentanan dan Ancaman Siber Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020 dengan peserta 35 perwakilan pemangku kebijakan keamanan siber di lingkungan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN serta penyelenggara IIKN pada Sektor ESDM di Hotel Aston Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis-Jumat (22-23 Oktober 2020).

Kepala Subdirektorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional I BSSN Edit Prima ketika membuka kegiatan FGD tersebut menyampaikan ancaman serangan siber terhadap IIKN sektor ESDM tidak hanya berdampak pada infrastruktur tetapi juga berpengaruh pada pekerja maupun pelanggan sektor ESDM.

Edit Prima menyatakan di era digitalisasi saat ini masyarakat dan pemerintah semakin tergantung pada infrastruktur serta konektivitas teknologi informasi dan komunikasi. Edit Prima juga menyatakan seiring dengan hal tersebut risiko ancaman dan serangan siber juga semakin meningkat. Edit Prima menyatakan keadaan tersebut menjadikan aspek keamanan siber diperlukan untuk keberlangsungan berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk layanan publik Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional.

“Selain menyebabkan kerugian finansial, kehilangan data, kerusakan lingkungan, kehilangan intellectual property serta kecelakaan kerja, serangan siber terhadap IIKN sektor ESDM bisa membuat kepercayaan publik/pelanggan terhadap IIKN sektor ESDM hilang,” tambah Edit Prima.

Diskusi berjalan dengan baik didukung dengan antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan terkait berbagai topik yang disampaikan para narasumber. Di akhir diskusi, disepakati tata kelola kebijakan keamanan siber IIKN sektor ESDM sangat penting dan memerlukan sinergi dan kolaborasi dengan BSSN. Peserta juga menyepakati di masa mendatang perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif antara BSSN, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN