Jakarta, BSSN.go.id – Hampir satu tahun semenjak pandemi Covid-19 berlangsung intensitas penggunaan platform digital di Indonesia terus mengalami peningkatan. Di satu sisi banyak manfaat yang dirasakan namun di sisi lain traffic internet dan penggunaan berbagai aplikasi daring dimanfaatkan untuk melancarkan aksi serangan siber seperti malware, phising, SQL Injection, Hijacking dan Distributed Denial of Service. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BSSN, Hinsa Siburian, saat membuka webinar 3RD Datagov–AI e-Summit and e-Awards bertema “Data Governance: Data Privacy Protection and Security” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan AI, Selasa (24/11).
Dalam kesempatan tersebut Hinsa menyatakan sebagian besar orang memandang platform digital sepertimedia sosial, mesin pencari, aplikasi e-commerce dan sebagainya dipandang sebagai institusi sosial yang memberikan kemudahan memperolah informasi dan berkomunikasi alih-alih sebagai institusi bisnis dengan motif instrumentalisasi dan komersialisasi. Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut Hinsa berbagaiplatform digital tersebut faktanya merekam dan mengolah aktivitas digital penggunanya untuk menghasilkan data perilaku pengguna internet yang bernilai ekonomi.
“Semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk mengakses suatu platform digital maka semakin banyak informasi tentang diri kita terekam dan digunakan oleh perusahaan penyedia platform tersebut,” ujar Hinsa.
Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo tentang perlindungan data yang kini merupakan kekayaan jenis baru yang lebih berharga dari minyak, Hinsa juga menegaskan kedaulatan data harus diwujudkan, hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi, regulasi harus segera disiapkan. Hinsa menyatakan tidak ada kompromi mengenai hal tersebut karena merupakan bagian dari kedaulatan bangsa Indonesia.
“Seharusnya berbagai kasus kebocoran data (data leak) dan pencurian data (data breach) yang terjadi pada beberapa platform e-commerce di Indonesia cukup memberikan gambaran betapa pentingnya mewujudkan kedaulatan data serta keamanan di ruang siber”, tegas Hinsa.
Hinsa menyatakan BSSN telah mendeteksi lebih dari 360 juta serangan siber pada periode bulan Januari hingga Oktober tahun 2020. Pencurian data menggunakan malware menjadi tren pada masa pandemi Covid-19.
“Namun bukan itu saja yang perlu kita waspadai, Indonesia juga menghadapi serangan siber yang menyerang positional asset yang biasa disebut sebagai cyber influence operation yang menyasar psikologis individu atau masyarakat bahkan bangsa untuk memengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, sikap, tingkah laku, opini, motivasi bahkan ideologi sesuai dengan kebutuhan penyerang,” ungkap Hinsa.
Hinsa juga menyatakan ruang siber yang aman akan mendukung inovasi, pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sosial. Tantangan dan peluang di ruang siber akan terus berkembang sehingga diperlukan kolaborasi dan inovasi intensif dari setiap elemen yang terlibat di dalamnya.
“Kolaborasi pemangku kepentingan keamanan siber hingga tingkat nasional merupakan kunci utama membangun ruang siber yang aman dan kondusif. BSSN sebagai koordinator bidang keamanan siber telah menjalin kolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk dengan sektor pemerintah, infrastruktur informasi vital, ekonomi digital dan komunitas lainnya,” tutup Hinsa.
Kegiatan 3RD Datagov–Ai 2020 yang terdiri dari e-Summit, e-Awards dan e-Launching Book berlangsung selama tiga hari menghadirkan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro, Menteri Teknologi Komunikasi Informasi Republik Indonesia Jonny G Plate; Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dan Rektor Universitas Pertahanan Indonesia A. Octavian.
Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN
