Zulkarnain Al Jabar

Depok (14/7). Pandemik Covid-19 telah mengakselerasi terjadinya transformasi digital. Masyarakat dipaksa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan end user dan trafik internet tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Tercatat sejak bulan Januari–Juni 2020 terjadi anomali trafik sebanyak 149 juta lebih, angka tersebut lima kali lebih banyak

Jakarta (14/7). Tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sisi aktifitas kehidupan, salah satunya adalah perubahan pola kerja di kantor menjadi bekerja dari rumah atau dimana saja (Flexi Working Space). Interaksi pertemuan langsung dibatasi guna mengurangi potensi penularan dan penyebaran Covid-19. Perubahan tersebut memerlukan berbagai penyesuaian diantaranya terkait aspek administrasi legalitas dokumen. Dibutuhkan sarana

Jakarta (10/7). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mengupayakan keamanan transformasi digital Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada 16 Agustus 2019 lalu, data merupakan jenis kekayaan baru bangsa yang nilainya lebih berharga dari minyak oleh karena itu pengamanan data tidak bisa ditawar

Jakarta (8/7). Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 dan 133 tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertanggung jawab atas keamanan siber secara nasional. Porsi tanggung jawab BSSN adalah bagaimana melindungi sistem elektronik dan infrastruktur komunikasi yang ada di Indonesia. Beberapa hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara BSSN Anton Setiawan ketika menjadi narasumber pada

Jakarta (8/7). Keamanan siber kini menjadi prioritas berbagai negara semenjak teknologi informasi dan komunikasi menjadi penghubung berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan dan lain sebagainya. Risiko keamanan berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi

Jakarta (8/7). Di masa pandemi Covid-19, serangan siber tetap begitu masif terjadi di berbagai wilayah. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Syahrul Mubarak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020). RDP yang dipimpin oleh

Depok (7/7). Ancaman kejahatan siber diprediksi semakin meningkat pada situasi pandemi Covid-19. Serangan Siber Dapat Mengancam Keamanan Nasional, BSSN: Diperlukan Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Hal tersebut diungkap Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk “Secrets of Cybersecurity” yang digelar oleh @govinsider Live Indonesia dari ruang kerjanya

Jakarta (4/7). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menargetkan menyelesaikan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Area Fungsi Keamanan Siber yang meliputi SKKNI bidang Security Operation Center (SOC), Bidang Audit Keamanan Siber, Bidang Uji Keandalan Keamanan Siber, Bidang Kriptografi dan Bidang Secure Software Development Life Cycle pada kurun tahun 2020-2024. Dokumen SKKNI merupakan turunan