Zulkarnain Al Jabar

Bandung (9/3). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupsi pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam supply […]

Yogyakarta (7/3). Hingga saat ini pengaturan yang berkaitan dengan keamanan siber belum secara khusus diatur dalam satu payung hukum namun masih terpisah-pisah diatur dalam berbagai peraturan sehingga sifatnya pun masih sektoral dan parsial dan sayangnya perkembangan dunia hitam di ruang siber kini semakin pesat. Berbagai macam kasus dan modus serangan siber dalam bentuk peretasan, phishing,

Jakarta (5/3). Investigasi forensik digital telah mengalami perubahan luar biasa dalam satu dekade terakhir. Bentuk kejahatan telah berubah sejalan dengan perkembangan dan pengunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat sehingga upaya investigasi dan pengungkapan bukti pun ikut berubah. Digital forensik kini sangat diandalkan untuk membantu membuktikan kejahatan siber yang melibatkan perangkat digital dan perangkat

Bali (4/3). Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. SPBE muncul sebagai katalis bagi perwujudan smart governance yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan aspek keamanan. Penyelenggaraan e-government yang aman memerlukan layanan jaminan keamanan, kerahasiaan, otentikasi data,

Jakarta (4/3). Satu implementasi Artificial Intelligence (AI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Big Data and Analytics adalah dalam operasional Indonesia Honeynet Project. Hinsa menyatakan AI digunakan untuk mendeteksi malware dan segala anomali terkait serangan siber yang masuk ke Indonesia. Penggunaan AI dalam bidang keamanan siber oleh BSSN membuat pelaksanaan tugas yang dimiliki

Jakarta (4/3). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan upaya pemerintah menghadirkan negara dalam rangka mewujudkan tujuan didirikannya Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya di ranah siber. Pendirian BSSN juga merupakan

Depok (2/3). Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil penilaian evaluasi RB pada tahun 2018, BSSN mendapatkan nilai Indeks RB sebesar 75,02 dengan kategori sangat baik. Hasil tersebut berimplikasi pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai BSSN dari 70% menjadi 80%, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor