Jakarta, BSSN.go.id – Bertepatan dengan Hari Santri Nasional tahun 2022, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) berkolaborasi menggelar Seminar dan Pelatihan Cyber Security secara hybrid untuk 1.100 santri perwakilan berbagai pesantren yang berasal dari seluruh Indonesia dari Millenium Hotel Sirih, Jakarta, Sabtu (22/10/2022).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol. Ahmad Dofiri, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo Hary Budiarto, dan Direktur Telematika Badan Intelijen Negara Nur Djatmiko.

Kepala BSSN Hinsa Siburian yang menjadi keynote speaker pada acara tersebut menyampaikan tingkat risiko ancaman keamanan siber berbanding lurus/paralel dengan tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Semakin tinggi pemanfaatan TIK dalam berbagai urusan sehari-hari kita, semakin tinggi pula tingkat risiko ancaman keamanan siber yang mengancam kita,” kata Hinsa.

Hinsa menyebut terdapat dua jenis serangan siber yakni serangan siber yang bersifat teknis yang menyerang data yang ada di jaringan, server, database, serta aplikasi, dan serangan siber yang bersifat sosial yang menyerang akal pikiran manusia.

“Serangan siber yang bersifat teknis bertujuan mendapatkan akses ilegal ke dalam jaringan dan sistem ruang siber pihak sasaran guna menghancurkan, mengubah, mencuri atau memasukkan informasi. Sedangkan serangan siber yang bersifat sosial bertujuan menjadikan manusia sebagai lapisan ketiga ruang siber sebagai target sasaran untuk mempengaruhi cara pikir, sistem kepercayaan, dan sikap tindak dalam dunia nyata,” ungkap Hinsa.

Hinsa menyebut salah satu upaya menjaga diri dari serangan siber yang bersifat sosial adalah dengan mengamalkan berbagai nilai budaya dan kearifan lokal, agama, serta nilai persatuan yang ada dalam Pancasila sebagai pusat kekuatan bangsa Indonesia.

“Kita pernah dijajah 350 tahun. Penjajah menguasai wilayan daratan, lautan, dan udara kita, jangan sampai terulang kita dijajah di dunia siber. Santri memiliki peran strategis untuk menjadi penjaga ruang siber Indonesia, dimulai dengan penguasaan tehadap ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang keamanan siber,” ungkap Hinsa.

Hary menyebut terdapat 4 tujuan digelar seminar yaitu mencetak santri cybersecurity, membangun ekosistem santri cybersecurity, mengkosolidasikan talenta keamanan siber, dan mewujudkan coaching dan job connector di kalangan pesantren.

“Seiring dengan eskalasi kondisi politik dan momentum Pemilihan Umum 2024 diperlukan tindakan cepat, tepat dan akurat dalam menghadapi serta mengantisipasi berbagai tantangan,” ujar Hary.

Hary menyebut para santri akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mencari celah keamanan informasi, namun bukan untuk menyerang melainkan mengamankan perangkat dan diharapkan peran mereka akan memperkuat di sisi tersebut.

“Potensi dan sumber daya digital yang dimiliki kalangan santri Indonesia sangat luar biasa. Meski jarang diekspos, namun para santri selalu hadir, baik di dunia white hacker, konten, pasar digital hingga startup,” ungkap Hary.

Said Aqil Siroj dalam kesempatan tersebut menyatakan santri harus menjadi garda depan dalam membangun, menjaga kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, siber, finansial, sosial politik serta nasional.

“Semua harus berdaulat secara digital, bangsa harus mempunyai pertahanan siber yang kuat agar tidak mudah dikendalikan atau dijajah oleh bangsa lain. Masyarakat harus memiliki kemampuan teknologi siber yang andal agar ke depan dapat bersaing dengan bangsa lain serta tidak diperdayai,” ungkap Said Aqil Siroj.

Pelatihan dan pembekalan pengetahuan dan keterampilan mencari celah keamanan informasi untuk kalangan santri direncanakan akan digelar secara luring dengan metode interaktif dan praktik simulasi, dipandu dengan instruktur dari Kementerian Kominfo, BSSN, dan komunitas. Pelatihan tersebut enargetkan 200.000 peserta per tahun.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik – BSSN