Bandung, BSSN.go.id – Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si menjadi narasumber pada sesi diskusi panel ACAD CSIRT Summit 2025 yang berlangsung dari Kampus Universitas Kristen Maranatha Bandung, Jawa Barat pada Kamis (10/7/2025). Satu frame dengan Chairman of ACAD CSIRT Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc., MBA., MA., M.Phil., M.Si., Deputi Sulistyo memberikan panduan pembentukan CSIRT atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) khususnya bagi sektor pendidikan tinggi.
Mengawali paparannya, Deputi Sulistyo menyampaikan tren anomali trafik nasional yang terus meningkat sebagai salah satu alasan untuk memacu sektor pendidikan khususnya perguruan tinggi untuk membentuk TTIS.
“Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab mengenai insiden siber dalam ruang lingkup yang telah ditentukan,” ucapnya.
TTIS itulah yang menjadi PIC manakala terjadi sebuah insiden yang memerlukan respon cepat untuk pemulihannya.
Lebih lanjut Deputi Sulistyo memberikan penjelasan tentang tahapan pembentukan TTIS, dokumen persyaratan pembentukan dan pendaftaran, serta prosedur permohonan asistensi pembentukan TTIS.
“Mudah-mudahan dengan panduan yang kami berikan dapat memudahkan dan menyegerakan pembentukan TTIS di perguruan tinggi Bapak/Ibu sekalian yang hadir pada forum ini,” kata Deputi Sulistyo.
Selanjutnya, Chairman of ACAD CSIRT Prof. Indrajit memberikan dukungan penuh bagi pembentukan TTIS perguruan tinggi di Indonesia dengan menargetkan terbentuknya seribu CSIRT kampus di Indonesia sampai dengan awal tahun 2026.
Masih di rangkaian acara, pada sesi konferensi pers, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN Agus Prasetyo memberikan apresiasi atas terselenggaranya ACAD CSIRT Summit 2025. Direktur Agus mengajak semua yang hadir agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan menangani insiden siber.
Dengan agenda ini BSSN mendorong pembentukan TTIS perguruan tinggi di Indonesia secepatnya bisa terwujud. Hal ini harus disikapi bersama guna meminimalisir risiko insiden siber pada perguruan tinggi di Indonesia dan bagaimana perguruan tinggi bisa melindungi data pribadi mahasiswanya.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
