Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkomitmen mengupayakan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan yang bersih.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara daring dari ruang kerja kantor BSSN Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022).
Dalam kesempatan tersebut Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto menyebutkan metodologi yang akan diterapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021 adalah pendekatan risiko atau Risk Based Audit (RBA).
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/02/post_1644022509_AKN_I_b.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”post_1644022509_AKN_I_b” align=”center”][/et_pb_image]Hendra Susanto menyebut pendekatan RBA memungkinkan pemeriksa melakukan penilaian dan pengujian secara mendalam pada akun-akun berisiko tinggi sehingga diperoleh informasi tepercaya sebagai dasar penilaian kewajaran penyajian laporan keuangan (LK) dan penentuan opini.
“Pendekatan RBA dimulai dengan penentuan tingkat materialitas LK dengan mempertimbangkan enam aspek yaitu opini tahun sebelumnya, hasil pemeriksaan sebelumnya, efektivitas tindak lanjut, integritas pada personal kunci, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan adanya potensi fraud (kecurangan),” jelas Anggota I BPK.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-04-at-09.56.01-1.jpeg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WhatsApp Image 2022-02-04 at 09.56.01 (1)”][/et_pb_image]Hendra Susanto menyatakan selain menggunakan pendekatan RBA Tim Pemeriksa BPK juga akan memanfaatkan Big Data Analytics melalui aplikasi BIDICS. Aplikasi tersebut membantu mengidentifikasi data dan indikasi awal penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) pada tahun 2020 pada entitas di lingkungan AKN I seluruhnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut berkontribusi signifikan atas pencapaian opini WTP pada tingkat LKPP,” ungkap Hendra Susanto.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/02/post_1644022554_AKN_I_d.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”post_1644022554_AKN_I_d” align=”center”][/et_pb_image]Anggota I BPK menegaskan opini laporan keuangan tidak bersifat statis namun bisa naik atau turun. Diharapkan 13 kementerian/lembaga yang hadir dapat mempertahankan opini WTP dengan menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK.
“Saya juga berharap seluruh kementerian/lembaga dapat turut serta memperbaiki kelemahan SPI dan melakukan inovasi pengelolaan keuangan negara serta selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga setiap rupiah dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Hendra Susanto.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/02/post_1644022491_AKN_I_a.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”post_1644022491_AKN_I_a” align=”center”][/et_pb_image]Hendra Susanto berharap kegiatan Entry Meeting tersebut dapat menjadi sarana komunikasi yang baik antara pemeriksa dengan entitas yang diperiksa sehingga proses kerja pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kita perlu bersinergi melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara demi kemajuan bangsa dan negara. Makna “komunikasi yang baik” jangan diartikan negatif dan harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai integritas, independensi, dan profesionalisme,” ujar Hendra Susanto.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-04-at-09.56.01.jpeg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WhatsApp Image 2022-02-04 at 09.56.01″][/et_pb_image]Hendra Susanto menyebut baik pemeriksa maupun entitas yang diperiksa harus memiliki komitmen mematuhi jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut Hendra Susanto juga berharap BPK dapat diberikan akses seluas-luasnya terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2021.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan secara simbolis surat tugas pemeriksaan dari Anggota I BPK kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mewakili pimpinan kementerian/ lembaga yang hadir.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/02/WhatsApp-Image-2022-02-04-at-09.56.02.jpeg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WhatsApp Image 2022-02-04 at 09.56.02″][/et_pb_image]BSSN termasuk dalam lingkungan AKN I bersama 12 Kementerian/Lembaga lainnya. Kepala BSSN dalam kegiatan Entry Meeting tersebut hadiri bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan, Kepala Badan Nsional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar, Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Reinhard Golose, Gubernur Lembaga Pertahan Nasional Wieko Syofyan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Henri Alfiandi, Kepala Badan Keamanan Laut Aan Kurnia, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Andy Yentriyani, Auditor Utama Keuangan Negara I Novy Gregory Antonius Pelenkahu dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK dan kementerian/lembaga.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
