Depok-BSSN.go.id (26/8). BSSN menyelenggarakan Ngopi (Reformasi Birokrasi) RB dengan agenda penandatanganan piagam pengusulan dan pembangunan zona integritas yang diselenggarakan di Aula BSSN Depok Jawa Barat pada Rabu (26/8/2020).
Pembangunan Zona Intergritas berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Acara Ngopi RB diawali dengan laporan Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak tentang zona integritas yang diberlakukan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Berbagai elemen pemerintah tersebut harus mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, pelaksanaan reforamsi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Tujuan dari diselenggaranya kegiatan ini adalah sebagai bentuk perwujudan penjaminan komitmen pimpinan dalam menyukseskan, mendukung dan mendorong keberhasilan program pengusulan dan pembangunan integritas di BSSN,” ujar Syahrul.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyampaikan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada suatu organisasi dibutuhkan demi mewujudkan WBK dan WBBM.
“Faktor-faktor keberhasilan dalam membangun zona integritas yaitu kerja sama dan koneksi yang baik antar komponen organisasi serta semangat integritas dari setiap pegawai BSSN dan yang tidak kalah penting dalam menyukseskan program zona integritas di BSSN, yakni faktor komitmen pimpinan,” ujar Hinsa.
Hinsa juga mengajak kepada kepala unit kerja yang diusulkan atau dibangun zona integritasnya untuk mendukung dan melaksanakan program ini secara optimal, dan untuk tim zona integritas BSSB untuk tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKUNWAS), KemenPAN-RB Kamaruddin dalam paparannya menyampaikan reformasi birokrasi merupakan anamat Presiden RI Joko Widodo yang harus dicapai pada periode 2019-2024. Pada saat itu Presiden menyatakan kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah pasti akan dibubarkan.
Dalam pembangunan zona integritas ini unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagi unit kerja menuju WBK dan WBBM.
Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi dimulai dari perizinan dan tata niaga yang meliputi perbaikan kebijakan, regulasi, tata kelola di internal pemerintah dan perbaikan pelaku usaha. Berikutnya pada keuangan negara yang meliputi transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme, integrase data dan integrase perencanaan. Berikutnya adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang meliputi peningkatan profesionalitas dan integritas, penguatan system informasi, dan penginkatan tata kelola birokrasi.
Area perubahan zona integritas WBK/WBBM mencakup enam lini perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan penginkatan kualitas pelayanan publik. Kunci utama pembangunan zona integritas adalah komitmen pemimpin, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan pelayanan, monitoring dan evaluasi dan manajemen media.
Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN
