BSSN dan Kemenkominfo Sepakat Tangkal Serangan Siber Sosial Dalam Rangka Pengamanan Ruang Siber Pada Pemilu 2024

Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Tim Pengendalian Informasi (Dalinfo) Satuan Tugas (Satgas) Pemilu melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Kunjungan tersebut dalam rangka rapat koordinasi keamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, berlangsung di Ruang Rapat Ditjen IKP Gedung Kemenkominfo, Jakarta pada Kamis (8/6/2023).

Kegiatan rapat koordinasi Satgas Pemilu tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Dalinfo Satgas Pemilu BSSN Nurul Hasani dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, serta para peserta rapat dari kedua instansi.

Dalam paparannya Nurul Hasani menyatakan bahwa mengingat pesta demokrasi pemilu serentak 2024 sudah semakin dekat, BSSN memonitor konten-konten disinformasi pemilu di media sosial semakin banyak.

“Serangan siber tidak hanya berupa serangan siber yang teknis saja. Tetapi juga terdapat serangan siber sosial. Dalam konteks pemilu 2024, gangguan informasi berupa misinformasi, disinformasi dan malinformasi merupakan bentuk serangan siber sosial yang sudah nyata ada di dunia maya saat ini,” ucapnya.

Serangan siber sosial akan menyasar pola pikiran seseorang dan berpotensi menyebabkan kerusuhan di masyarakat jika tidak ditanggulangi.

“Disinformasi pemilu dapat menyebabkan terganggunya proses pemilu, menurunkan tingkat partisipasi masyarakat, merusak kredibilitas penyelenggara pemilu dan pemerintah, bahkan menyebabkan batal atau tertundanya pemilu hingga kerusuhan di masyarakat. Mulai dari proses tahapan pemilu maupun pasca pengumuman hasil pemilu,” tambahnya.

Maka dari itu, diharapkan BSSN dapat berkoordinasi dan berkolaborasi terutama dengan Kemenkominfo terkait literasi digital guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpancing atau menerima berita hoaks.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen IKP Usman Kansong menyatakan bahwa pengamanan pemilu 2024 merupakan tanggung jawab pemerintah melalui pihak-pihak terkait.

Usman Kansong menambahkan bahwa pihaknya tentunya akan berkoordinasi dan berkolaborasi baik dengan BSSN maupun instansi terkait lain mengenai strategi pengelolaan isu dalam pemilu 2024 yang akan datang.

“Dan pastinya kita sebagai pihak yang bertanggung jawab harus berhati-hati dalam menyeleksi berita maupun konten di media sosial agar tidak timbul isu yang mengandung unsur-unsur misinformasi, disinformasi ataupun malinformasi,” ungkap Usman. Khususnya pada kegiatan pemilu 2024. Karena jika tidak ada ketelitian dari pihak yang memiliki wewenang tersebut, dapat menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta dapat menurunkan trust masyarakat kepada pemerintah.