BSSN Dukung BPOM Berproses Menuju Satu Data untuk Permudah Pengawasan Obat dan Makanan

Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI), Hinsa Siburian hadir secara virtual sebagai narasumber dalam acara Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tema “Cybersecurity dalam Mendukung Digital Transformation” yang diselenggaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung, pada Senin (26/04).

Satu Data Indonesia yang sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berisi transformasi dari era e-Government menuju i– Government (integrated Government). Hal ini merupakan penerapan smart government yaitu sistem yang saling terintegrasi satu dan lainnya sehingga antar sistem dapat berinteraksi dan menghasilkan data yang dapat saling mendukung proses antar sistem.

Satu data menjadi jawaban tuntutan di era digital saat ini, dimana data yang tersebar sudah semestinya diintegrasikan menjadi satu data dan dianalisa dengan tepat sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat kualitas, evidence based research dan analytic.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data.

“Kita juga harus tanggap dan siap menghadapi jika sewaktu-waktu kita harus menghadapi perang siber, inilahyang menjadi pedoman tugas dari BSSN. Tentu ini juga tugas kita bersama, seperti apa yang hari ini kita lakukan dengan BPOM, ini merupakan wujud dari apa yang diperintakan oleh Bapak Presiden,“ ujar Hinsa mengawali paparannya bertema Arah Kebijakan dan Program Strategis Keamanan Siber Indonesia.

Lebih lanjut, Hinsa menjelaskan ruang siber Indonesia yang terdiri dari 3 lapisan yaitu Lapisan Fisik: geografis dan jaringan fisik, Lapisan Logika: manifestasi abstrak dari lapisan fisik/software, dan Lapisan Sosial: persona dan siber persona.

“Dimana tiga lapisan tersebut terdapat dua hal yang penting bagi manusia, disitu ada kesejahteraan, tapi juga sebaliknya ada ancaman,” tambah Hinsa.

Hinsa mengatakan bahwa ancaman pada ruang siber atau yang disebut sebagai serangan siber dapat didefinisikan sebagai upaya aktif dari pihak tertentu dengan keinginan, tujuan, dan kemampuan untuk menimbulkan kerugian pada pihak yang diserang. Terdapat dua jenis serangan siber yakni yang bersifat teknis dan bersifat sosial.

“Dalam menangani permasalahan keamanan siber, BSSN melakukan berbagai upaya seperti membentuk suatu organisasi pelaksana keamanan siber yaitu Computer Security Incident Response Team (CSIRT). CSIRT adalah organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber,” jelas Hinsa.

Selain itu, melalui unit Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN juga memiliki layanan Sertifikasi Elektronik sebagai layanan yang menjamin dokumen elektronik agar dapat dipertanggungjawabkan demi meningkatkan kepercayaan para penggunanya. Di sinilah Sertifikat Elektronik berperan sebagai elemen pendukung dalam pemenuhan layanan keamanan penyelenggaraan e-government (SPBE).

“Kami berharap agar penerapan Sertifikat Elektronik BSrE di Badan POM dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang mudah diakses, cepat, dan tidak berbelit dalam pemrosesandata, serta tersedianya data yang akurat,” harap Hinsa.

BSSN sangat mengapresiasi BPOM yang saat ini tengah berproses menuju Satu Data BPOM untuk mempermudah pengawasan obat dan makanan, sekaligus agar tersedia data BPOM yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan.

Dalam kesempatan ini juga hadir sebagai narasumber secara langsung Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber danSandi, Anton Setiyawan yang membawakan paparannya dengan tema Build Organizational Cyber Security Resilience, serta Kepala Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Rinaldy yang memaparkan tentang implementasi tanda tangan elektronik.