Jakarta, BSSN.go.id – Direktur Proteksi Pemerintah BSSN, Dwi Kardono, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia kegiatan 61st APEC Tel Working Group Meeting Security and Prosperity Steering Group Meetingmenyatakan aspek perlindungan keamanan sangat diperlukan untuk mendorong kontrol konsumen atas identitas digital pada perkembangan perekonomian APEC. Dalam kesempatan tersebut, Dwi Kardono juga menyatakan perlunya menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi privasi data konsumen, secara daring dari ruang kerja di kantor BSSN Jakafrta Selatan, Jumat (9/10/2020).
APEC TEL ke-61 mendiskusikan Rencana Aksi Strategis APEC TEL 2021-2025. Dalam pertemuan tersebut disepakati Security and Prosperity Steering Group (SPSG) memiliki peran penting dalam Rencana Aksi Strategis TEL 2021-2025 tersebut.
SPSG bertujuan mempromosikan keamanan dan kepercayaan dalam jaringan, infrastruktur, layanan, teknologi, aplikasi, dan ekonomi digital, serta terlibat dalam pembangunan kapasitas untuk mencegah dan memerangi kejahatan dunia maya, menanggapi insiden keamanan komputer dan menerapkan inisiatif kesadaran keamanan siber.
Tujuan dari SPSG adalah meningkatkan kesadaran keamanan siber dan kapasitas pengguna TIK, termasuk konsumen, sektor swasta, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuan berikutnya adalah berkoordinasi dengan industri keamanan siber untuk memfasilitasi terciptanya lingkungan tepercaya untuk transaksi dan komunikasi.
APEC sendiri didirikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia-Pasifik dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka serta meningkatkan jalinan kerja sama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya.
APEC yang bermarkas di Queenstown, Singapura. Saat ini, ada 21 negara yang menjadi anggotanya diantaranya: Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Niugini, Peru, Filipina, Rusia, singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN
