Jakarta, BSSN.go.id – Direktorat Penanggulangan dan Pemulihan Ekonomi Digital BSSN menggelar Community Building and Information Sharing bersama pelaku sektor ekonomi digital, awak media dan akademisi di salah satu hotel di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2020).
Saat membuka kegiatan tersebut, Direktur Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Hasto Prastowo, menyatakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan tata kelola keamanan teknologi informasi guna menunjang jalannya proses bisnis organisasi, adalah dengan menerapkan manajemen insiden keamanan siber.
“Selain untuk menjalin komunikasi dan koordinasi, dalam kegiatan ini kami perkenalkan instrumen Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) dan Incident Response Plan (IRP) kepada rekan-rekan yang berasal dari sektor ekonomi digital, media, dan akademik,” kata Hasto membuka sambutannya.
Dalam kesemoatan tersebut, Hasto menyebut TMPI sebagai alat ukur kesiapan suatu organisasi dalam menghadapi insiden keamanan informasi.
“Instrumen ini dibuat oleh BSSN, mengkombinasikan beberapa best practise yang sesuai dengan ISO 27035, NIST SP 800-61 dan CREST, sedangkan IRP merupakan panduan singkat dalam membuat perencanaan menghadapi insiden keamanan informasi,” lanjut Hasto.
“Kedua instrumen tersebut kami hadirkan di sini, menyikapi semakin cepat dan intensnya perkembangan pemanfaatan teknologi informasi di segala sendi kehidupan, khususnya ditengah pandemi Covid-19 ini. Kini interaksi dengan konsumen dilakukan secara online, instrumen tersebut bisa menjadi sandaran rekan-rekan pelaku Ekonomi Digital dalam mengawal bisnis yang kini sudah terintegrasi dengan sistem informasi,” urai Hasto.
Begitu juga dengan Sektor Akademik, sambung Hasto, kedua instrumen tersebut bisa sangat bermanfaat mengingat di masa pandemi ini kegiatan belajar-mengajar, pendaftaran mahasiswa baru hingga pengelolaan data pegawai dilakukan secara online.
“Menerapkan manajemen tata kelola keamanan informasi menjadi sangat relevan dilakukan untuk mencegah, mendeteksi sedini mungkin bahkan menanggulangi ancaman dan risiko keamanan siber yang dapat mengganggu keberlangsungan bisnis organisasi,” pungkas Hasto.
Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN
