Semarang, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyampaikan strategi dalam mencegah kebocoran data di acara Seminar Nasional Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) di Semarang, pada Kamis (26/9/2024). Hal ini dinilai data pribadi terus menjadi sasaran dalam berbagai kasus kebocoran, dan sejumlah insiden keamanan siber semakin meningkat di Indonesia.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo mengatakan strategi dalam mencegah kebocoran data dapat dilakukan dengan pengawasan berkelanjutan. Tujuannya untuk menjaga keamanan aset organisasi, serta memastikan aset terlindungi dari potensi serangan siber.
“Karena pengawasan berkelanjutan membantu organisasi mengidentifikasi kerentanan dan potensi ancaman sebelum dapat dieksploitasi. Hal ini merupakan aspek kunci dari manajemen kerentanan,” katanya.
Untuk pengawasan dan analisis berkelanjutan terhadap infrastruktur, sistem, dan aplikasi teknologi informasi yang dimiliki, Sulistyo menyarankan tiap organisasi agar membentuk atau melibatkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Sebelumnya, dikenal dengan nama Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
“Itu pertama. Strategi kedua adalah organisasi hendaknya melakukan pengujian keamanan dan pemenuhan kebutuhan sistem,” ujarnya.
Tujuannya, sambung Sulistyo, untuk mengidentifikasi masalah keamanan sekaligus menilai cara-cara melindungi aplikasi dalam perangkat lunak dari kerentanan dan ancaman. Dengan begitu, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran data dan serangan siber, serta memastikan aplikasi dalam perangkat lunak aman dan terlidungi.
“Untuk pemenuhan kebutuhan sistem, organisasi dapat mengadopsi beragam standar teknis dalam tahap pemrosesan data pribadi. Salah satunya ISO 27001 dan SNI, serta implementasi enkripsi,” jelasnya.
Dihadapan peserta Seminar Nasional ASKOMPSI yang notabene adalah Kepala Dinas Kominfo se- Indonesia, Sulistyo menyampaikan mekanisme berbagi informasi dan kolaborasi dalam penanganan insiden siber sebagai strategi ketiga. Yaitu, information sharing and analysis center (ISAC) sektor teknologi informasi dengan sesama pelaku usaha dan pemerintah.
“Hal tersebut dapat diterapkan untuk membantu organisasi dalam mengatasi dampak serangan siber. Salah satunya pada layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sulistyo juga membeberkan peran BSSN dalam perlindungan data pribadi. Diantaranya penetapan kebijakan dan regulasi, pengawasan dan audit keamanan siber, penguatan kapasitas dan kesadaran keamanan siber, penanganan insiden dan respon keamanan, kolaborasi internasional, dan pengembangan infrastruktur keamanan siber.
“Penetapan kebijakan dan regulasi, pengawasan dan audit keamanan siber, penguatan kapasitas dan kesadaran keamanan siber, penanganan insiden dan respon keamanan, kolaborasi internasional, dan pengembangan infrastruktur keamanan siber adalah peran BSSN dalam perlindungan data pribadi,” pungkasnya.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
