Depok, BSSN.go.id – Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi semua pihak termasuk pemerintah untuk melakukan inovasi, salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan TIK dalam memberikan layanan kepada sesama instansi pemerintah, aparatur negara, pelaku bisnis, masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Berbagai hal tersebut dikatakan Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak, saat membuka Focus Group Discussion Sektor Pemerintah yang rencananya digelar selama lima hari oleh Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN dengan peserta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah yang diselenggarakan di Aula BSSN, Depok, Jawa Barat mulai Senin (9/10).

“Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI menyampaikan Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru yang kini lebih berharga dari minyak,” tambah Syahrul.

“Seiring dengan luasnya pemanfaatan dan cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal itulah saya kira yang membuat Bapak Presiden menyatakan dalam bidang pertahanan keamanan Indonesia juga harus siap dan tanggap untuk menghadapi perang siber,” ungkap Syahrul.

Syahrul menyatakan SPBE merupakan upaya berkesinambungan pemerintah dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025,Indonesiadiharapkan sudah mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

“Melalui keterpaduan SPBE akan tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi,” tambah syahrul.

Syahrul kemudian menjelaskan, berdasarkan Perpres 95/2018 tentang SPBE, BSSN memiliki peran untuk menyusun kebijakan Peta Rencana SPBE Nasional bidang keamanan SPBE. BSSN juga menyusun kebijakan domain arsitektur SPBE nasional bidang keamanan SPBE, menyusun dan melaksanakan keamanan data, aplikasi dan informasi SPBE, menyusun kebijakan dan melaksanakan keamanan pusat data.

“BSSN juga menyusun kebijakan dan melaksanakan keamanan jaringan intra pemerintah, menyusunkebijakan dan melaksanakan keamanan sistem penghubung layanan pemerintah dan menyusun kebijakan manajemen keamanan informasi dan audit keamanan SPBE,” tambah Syahrul. 

Syahrul kemudian menuturkan disamping melakukan upaya pengaman SPBE, secara umum BSSN juga melakukan berbagai langkah strategis lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan nasional di ruang siber, diantaranya melalui penguatan regulasi keamanan siber, penguatan National Security Operation Center, pembangunan Computer Security Incident Response Team dan literasi keamanan siber baik bagi intansi pemangku keamanan informasi maupun kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut diberikan penghargaan kepada tiga instansi pemerintah pusat yang memiliki Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Terbaik Sektor Pemerintah Tahun 2020 yaitu Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Maluku terpilih sebagai tiga instansi pemerintah daerah dengan profil identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terbaik sektor pemerintah.

“Semoga penghargaan ini bisa menjadi dorongan semangat kepada instansi penerima penghargaan untuk dapat meningkatkan capaiannya ditahun-tahun mendatang dan juga menjadi contoh dan motivasi serta dapat ditiru oleh instansi pemerintahan lainnya dalam pengelolaan sistem informasinya,” pungkas Syahrul.

FGD juga diisi dengan paparan tentang Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Menghadapi Era Transformasi Digital oleh Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN, kemudian dilanjutkan oleh Deputi Bidang Proteksi BSSN yang memaparkan tentang Rancangan Strategi Keamanan Siber Nasional dan di akhiri oleh paparan Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN tentang Program Pembentukan CSIRT Sektor Pemerintah.

Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN