Depok, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi auditor internal sektor Pemerintah Pusat. Acara ini berlangsung di Aula dr. Roebiono Kertopati Kantor BSSN Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Kamis (10/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 34 K/L secara luring serta 75 K/L dan perwakilan 38 provinsi secara daring dengan menghadirkan sejumlah narasumber ahli dari internal maupun eksternal BSSN. Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Chairul Akbar Hutasuhut, S.H., MSD, dan Sandiman Ahli Utama BSSN Hasto Prastowo, S.Kom., M.M.
Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Chairul Akbar Hutasuhut, yang menyampaikan pentingnya penguatan keamanan siber dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Hasto Prastowo, yang mewakili Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN.
Dalam sambutannya, ia mengungkapkan bahwa setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus melaksanakan audit keamanan SPBE.
“Selaras dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE khususnya dalam Pasal 58, terdapat mandatory bahwa setiap instansi pusat dan pemerintah daerah harus melaksanakan audit keamanan SPBE,” ucapnya.
Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, bisa meningkatkan pemahaman peserta terkait kebijakan standar audit SPBE.
“Melalui kegiatan bimtek ini, kita berharap dapat meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi terhadap kebijakan standar audit keamanan SPBE yang telah ditetapkan dalam Peraturan BSSN, sekaligus meningkatkan pemahaman bersama terkait Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE pada aplikasi dan Infrastruktur SPBE,” ucapnya.
Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel interaktif yang melibatkan peserta dan narasumber. Diskusi berfokus pada tiga topik utama: Penguatan Ekosistem Pemerintahan Digital dengan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE; Simulasi Audit Keamanan SPBE untuk Studi Kasus Aplikasi SPBE; dan Studi Kasus Evaluasi Implementasi Audit Keamanan Aplikasi Web SPBE.
Diskusi berlangsung secara interaktif, mencerminkan antusiasme dan keseriusan peserta dalam memahami serta mengimplementasikan audit keamanan SPBE di lingkungan instansi masing-masing.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BSSN dalam membangun pemerintahan digital yang aman dan terpercaya, serta meningkatkan kapasitas auditor internal sektor pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
