Depok, BSSN.go.id – Agar dapat berhasil dengan baik membangun ekosistem sumber daya manusia (SDM) bidang keamanan siber perlu diawali dengan membuat standarisasi mutu dasar pengembangan SDM melalui pelatihan dan sertifikasi termasuk sistem akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi serta Penjaminan Mutu SDM. Langkah tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama multi stakeholder bidang keamanan siber, mulai dari unsur pemerintahan, industri, akademisi, dan asosiasi guna menciptakan SDM keamanan siber yang terpercaya, profesional dan berdaya saing.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar Prakonveksi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKN) 1 Bidang Uji Keamanan Siber yang mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKN Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring pada Sabtu (30/10).
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB-1-scaled.jpg” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WEB 1″][/et_pb_image]Acara dibuka oleh Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan siber dan Sandi BSSN, Dono Indarto. Dalam kesempatan tersebut Dono menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta merupakan perwakilan sektor pemerintahan, akademisi, asosiasi dan industri yang hadir untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap rancangan yang telah disusun.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas masukan dan tanggapan terhadap rancangan yang telah disusun. Kegiatan ini merupakan upaya BSSN dalam mewujudkan SDM keamanan siber yang terpercaya, profesional, dan berdaya saing guna terbangunnya ekosistem keamanan siber Indonesia yang kondusif,” ucap Dono.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB-4-1-scaled.jpg” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WEB 4″][/et_pb_image]Kegiatan Prakonvensi tersebut dilakukan untuk memvalidasi dan memberikan jaminan standar kompetensi yang telah disusun memiliki pengakuan dan keberterimaan secara nasional dengan melibatkan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, industri, akademisi, dan asosiasi bidang keamanan siber.
“Saya berharap tanggapan dan masukan yang konstruktif dari peserta Prakonvensi terhadap rancangan SKKNI-1 serta kerja samanya untuk dapat berpartisipasi,” ujar Dono.
Kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Pleno. Setiap peserta prakonvensi dapat dengan bebas memberikan tanggapan dengan mengedepankan prinsip objektif, logis, dan saling menghargai saat memberikan usulan, masukan, dan koreksi.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB-5-1-scaled.jpg” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WEB 5″][/et_pb_image]Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Tim Perumusan SKKNI Bidang Uji Keamanan Siber Royke Tobing dan Sekretariat Perumusan SKKNI Bidang Uji Keamanan Siber Satriyo Wibowo. Sidang dihadiri 73 orang peserta yang merupakan pakar, narasumber, pengguna tenaga kerja, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Diklat, Asosiasi Profesi dan perwakilan pemerintah.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/11/WEB-2-scaled.jpg” _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WEB 2″][/et_pb_image]Setelah mendengarkan dan membahas berbagai tanggapan pada berbagai unit kompetensi yang disampaikan oleh setiap kelompok Sidang Pleno menyatakan seluruh peserta Prakonvensi Nasional “Menyetujui” unit-unit kompetensi yang telah dibahas termasuk penyempurnaannya. Persetujuan dan kesepakatan tersebut dicapai melalui aklamasi.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
