Bali, BSSN.go.id – BSSN menggelar kegiatan Simposium Strategi Keamanan Siber Nasional dalam Rangka Mendukung Penyusunan Kerangka Regulasi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BSSN, Hinsa Siburian, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra mewakili Gubernur Bali. Hadir pula anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan 700 peserta pemangku kepentingan keamanan siber dari berbagai latar belakang secara daring. Kegiatan berlangsung di Hotel Westin Resort Nusa Dua, Bali pada hari Senin (7/12).
Hinsa Siburian dalam keynote speech, sekaligus membuka acara menyatakan pandemi Covid-19 telah mengakselerasi transformasi digital di seluruh dunia. Hinsa menyatakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai lini kehidupan masyarakat meningkat dengan drastis. Tentu saja itu merupakan kabar baik, namun demikian seiring dengan hal tersebut traffic serangan siber melalui malware, phising, SQL Injection, hijacking dan distributed denial of service juga semakin meningkat bahkan banyak aplikasi daring yang sengaja dibuat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempermudah mereka melakukan serangan siber.
“Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan penyusunan Strategi Keamanan Siber Nasional. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan Strategi Keamanan Siber Nasional termasuk didalamnya pembangunan Budaya Keamanan Siber merupakan bagian dari Strategi Keamanan Nasional,” ujar Hinsa.
“Strategi Keamanan Siber Nasional merupakan upaya mengkoordinasikan seluruh potensi kekuatan bangsa Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum,” tambah Hinsa.
Hinsa menyatakan kolaborasi nasional seluruh pemangku keamanan siber merupakan kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif. Hinsa berharap seluruh peserta simposium mendapatkan manfaat dari paparan yang disampaikan oleh para narasumber.
“Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali, para narasumber, tim perumusan Perpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional serta peserta simposium dan berbagai pihak yang telah berkonstribusi mewujudkan acara ini,” tutup Hinsa.
Simposium Strategi Keamanan Siber Nasional terbagi menjadi dua sesi diskusi panel, sesi pertama menghadirkan empat narasumber dan dipandu oleh Penyiar Berita TVRI Bali, Dian Ariswari sebagai moderator. Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital BSSN Nunil Pantjawati membuka diskusi dengan paparan bertema Strategi Keamanan Siber Nasional: Ancaman dan Tantangan yang Dihadapi dalam Perlindungan Keamanan Siber.
Turut bergabung dalam diskusi sesi pertama tersebut melalui fasilitas video conference, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur, Kemenkopolhukam, Rus Nurhadi Sutedjo mendiskusikan tema Mewujudkan kedaulatan Nasional Melalui Keamanan Siber. Bergabung pula secara daring Analis Kebijakan Madya/Koordinator Perumusan Kebijakan SPBE KemenPAN RB, Perwita Sari, membawakan tema Strategi Implementasi SPBE untuk Mewujudkan Keamanan Siber Sektor Pemerintah serta Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto Ruddyard, yang membawakan tema fenomena Diplomasi Keamanan Siber Indonesia Mengenai Fenomena Keamanan Siber Secara Global.
Sesi Diskusi Panel kedua dipandu oleh Direktur Proteksi Pemerintah BSSN, Dwi Kardono, sebagai moderator menghadirkan tiga narasumber secara daring, Direktur Pertahanan dan Keamanan, Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN / Bappenas, RM Dewo Broto Joko P. membahas tema Keamanan Siber Sebagai Bagian dari Mendukung Visi Presiden, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Reinier Adriaansz, yangmembawakan tema Implementasi Keamanan Siber Dalam Mewujudkan Secure Smart City, serta Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Mariam F. Barata, yang membahas tema RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Strategi Nasional Keamanan Siber.
Bagian Komunikasi Publik, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat – BSSN
