Jakarta, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengajak mahasiswa Indonesia turut berperan mempersiapkan kondusifitas keamanan ruang siber menjelang perhelatan demokrasi pemilihan umum (Pemilu) mendatang ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Publik Nasional “Digitalisasi Pemilu 2024” yang digelar oleh Bidang Digitalisasi dan Inovasi Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Hotel Sofyan, Jakarta, Selasa (18/01/2022).
Dalam kesempatan tersebut Hinsa menyatakan di satu sisi ruang siber telah memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan namun di sisi lain juga terdapat ancaman kejahatan yang dapat merugikan dan bahkan membahayakan.
“Menjelang Pemilu 2024, kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk penyalahgunaan data. Ancaman keamanan siber bisa disebabkan oleh adanya motif kejahatan mencari keuntungan maupun human error,” ungkap Hinsa.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/01/WEB-03.jpg” title_text=”WEB-03″ _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Hinsa menyebut untuk mempersiapkan keamanan digitalisasi pemilu direkomendasikan agar dilakukan self-assessment Keamanan Informasi (KAMI) menggunakan tools Indeks KAMI untuk mengetahui maturitas tata kelola maupun kesiapan aplikasi dilihat dari sisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
“Kepatuhan terhadap security advisory dan tindak lanjut hasil IT security assessment and monitoring pada sistem elektronik atau aplikasi pendukung pemilu harus dilakukan untuk memastikan aplikasi atau sistem informasi yang dibangun dan atau digunakan tersebut andal,” ungkap Hinsa.
Selanjutnya Hinsa menyatakan kelacaran dan keberhasilan pemilu memerlukan dukungan peningkatan kapabilitas petugas pengelola sistem informasi terkait pemilu sehingga perlu dilakukan literasi dan edukasi pelatihan teknis keamanan informasi selain tentunya pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk menjamin keamanan berkas digital rekapitulasi hasil pemilu.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/01/WEB-01.jpg” title_text=”WEB-01″ _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Diakhir paparan Hinsa menegaskan urgensi pembentukan Computer Security Insident Response Team khusus pemilu dan pelibatan BSSN dalam User Acceptance Testing dan uji keamanan sistem selama tahap application/system development sebelum dirills/digunakan publik.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan pemanfaatan teknologi dalam bentuk penggunaan sistem informasi merupakan cara KPU meminimalisir potensi manipulasi suara yang pada akhirnya diharapkan mendapatkan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hasil pemilu.
“KPU berkomitmen terus memperkuat kerja sama dengan sesama institusi pemerintah maupun kalangan masyarakat untuk membangun dan menjaga aplikasi penunjang kinerja penyelenggaraan pemilu serentak 2024,” ujar Ilham.
Ilham menegaskan KPU menerima masukan dari berbagai unsur masyarakat dalam membuat kebijakan bidang teknologi informasi terkait pemilu.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/01/WEB-04.jpg” title_text=”WEB-04″ _builder_version=”4.12.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi HMI Vidiel Tania Pratama menyampaikan teknologi digital memudahkan proses tahapan pemilu. Teknologi digital sejatinya bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Teknologi digital diharapkan mampu mempermudah dan mempercepat serta mengurangi kesalahan lahiriah yang dimiliki oleh umat manusia, begitu pula halnya dalam tahapan pemilu yang akan berlangsung.
“Pengawasan perhelatan pemilu menggunakan teknologi digital juga merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pesta demokrasi bangsa Indonesia. Seperti kata pepatah semakin bagus proses pengawasan semakin bagus pula teknik dalam kejahatan,” ungkap Vidiel.
Vidiel memandang hal tersebut penting disadari mengingat saat ini penjahat juga semakin pintar sehingga pengawasan proses tahapan pemilu secara digitalisasi juga perlu ditingkatkan.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
