Bekasi, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Program Workshop Profiling Risiko Sektor Keuangan (Sistem Pembayaran). Acara yang dibuka oleh Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN Edit Prima itu berlangsung dari Hotel Horison Ultima Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (19/10/2023).
Dalam kegiatan itu, BSSN bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Kegiatan ini berlangsung selama sehari melalui seminar dan asistensi, diikuti oleh 100 orang perwakilan dari Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PJP/PIP).
Saat membuka acara, Edit Prima mengatakan bahwa keberadaan sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Institusi yang bergerak pada industri keuangan seringkali menjadi target serangan siber dengan profil risiko yang sangat tinggi.
“Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain besarnya data sensitif dan data pribadi yang dikelola, kemudian berkembangnya berbagai layanan mobile dan digital payment yang memudahkan pengguna untuk transaksi keuangan berbasis elektronik, dan tentu saja uang yang menjadi motivasi utama para penyerang tersebut,” ucap Direktur Edit.
Dengan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa tren digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia memberikan peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi digital dan inovasi telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi-keuangan. Namun demikian, kemajuan tersebut juga memunculkan risiko yaitu risiko keamanan siber dan proteksi terhadap pemanfaatan data.
Selanjutnya pada sesi pertama, paparan tentang “Sistem Pembayaran” disampaikan oleh Bank Indonesia. Sugeng Santoso memaparkan materi Framework Pengawasan Sistem Pembayaran, kemudian dilanjutkan Erni Yuliawati yang memaparkan materi Pengawasan Sistem Pembayaran dari Aspek Teknologi Informasi. Berikutnya, Samuel Mulyono yang membawakan materi Privacy & Data Protection & Security yang diimplementasikan dalam Payment System Provider.
Pada sesi kedua, dilanjutkan narasumber dari BSSN. Yang pertama disampaikan oleh Claudia Dwi Amanda mengenai Lanskap Keamanan Siber Sektor Keuangan yang berisikan Kebijakan Umum dan Anomali Trafik keamanan Siber Nasional serta Keuangan, dilanjutkan oleh Yuri Prihantono mengenai Perpres No. 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Berikutnya, Ishak Farid dan Afifah menjelaskan tentang survey Profiling Risiko yang dikembangkan oleh BSSN.
Profiling risiko membantu organisasi dalam menentukan risiko siber prioritas, menilai dampak atas risiko, dan menyusun mitigasi risiko siber yang tepat. Manfaat penyusunan profil risiko siber itu dapat menjadi referensi industri sistem pembayaran dalam mengidentifikasi risiko siber yang perlu menjadi prioritas.
Dengan berlangsungnya kegiatan Workshop Profiling Risiko di Kota Bekasi tersebut diharapkan para pelaku PJP/PIP mampu menerapkan proses manajemen risiko siber yang efektif serta mampu mengenali profil risiko keamanan siber pada organisasinya masing- masing dengan baik dan mengetahui konsep dan urgensi manajemen risiko siber, menghasilkan profil risiko dan juga rekomendasi profil risiko pada Industri Sistem Pembayaran yang meliputi PJP dan PIP.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
