Jakarta, BSSN.go.id – Tim Satgas Pengamanan Siber dan Sandi untuk Pilkada Serentak 2024 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna memonitor dan memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU beroperasi dengan lancar digunakan oleh KPPS pada Pilkada Serentak 2024.
Monitoring tersebut digelar di tingkat pusat dan 37 provinsi di Indonesia, dengan mengambil sampel beberapa lokasi TPS di tiap kabupaten dan kota, yang dimonitoring langsung dari Pusat Kendali Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN di Jakarta.
“Setelah menyelesaikan monitoring mereka melanjutkan pengamanan siber dan sandi ke area strategis seperti di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tiap provinsi,” ujar Asisten Operasi Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN Indra Adi Putra di Pusat Kendali Operasi, Jakarta pada Kamis (28/11/2024).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024 bertujuan untuk memastikan proses rekapitulasi suara di TPS berlangsung dengan aman dan lancar serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.
“Keamanan Pilkada Serentak 2024 adalah prioritas kami saat ini, dan kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik, khususnya pada sistem elektronik yang dianggap rentan,” jelas Indra.
Pelaksanaan monitoring yang terkoordinasi ini, sambungnya, merupakan bagian dari upaya Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN dalam menjaga stabilitas dan keamanan ruang siber nasional selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Monitoring ini merupakan bagian dari upaya Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN dalam menjaga stabilitas dan keamanan ruang siber nasional selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” ungkap Indra.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kehadiran Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN di lapangan diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan dan menciptakan situasi yang damai di tengah antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
“Kehadiran Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN di lapangan diharapkan dapat meminimalisir potensi gangguan dan menciptakan situasi yang damai di tengah antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,” pungkas Indra.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
