Jakarta, BSSN.go.id – Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Syahrul Mubarak menerima kunjungan kerja Anggota Pansus DPRD dan Diskominfo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terkait konsultasi dan pengayaan materi keamanan informasi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor BSSN Jakarta Selatan, Rabu (29/9).
Syahrul Mubarak didampingi Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Hasto Prastowo menyampaikan penyelenggara sistem elektronik termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Kalsel, wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-09.32.46.jpeg” title_text=”WhatsApp Image 2021-09-30 at 09.32.46″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]“Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing,” ujar Syahrul.
Syahrul menambahkan untuk mencapai sistem elektronik yang andal, pemerintah daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelengaraan pemerintah, pelayanan publik berbasis elektronik serta dukungan TIK dan SDM.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-09.32.04.jpeg” title_text=”WhatsApp Image 2021-09-30 at 09.32.04″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]“Perkembangan TIK yang sangat pesat d papat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi dan layanan TIK, dan itu semua harus didukung kompetensi ASN,” ungkap Syahrul.
Hal tersebut akan menciptakan proses bisnis pemerintahan dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif serta TIK yang terintegrasi aman dan andal sehingga layanan SPBE dapat dimanfaatkan dengan optimal.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-09.32.28.jpeg” title_text=”WhatsApp Image 2021-09-30 at 09.32.28″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Selanjutnya Karlie Hanafi Kalianda menyampaikan tujuan kunker yakni rencana pembangunan SOC untuk memperkuat operasional KalselProv-CSIRT serta meminta masukan dari BSSN terkait penyusunan Raperda Provinsi Kalimantan Selatan yang mengatur SPBE.
“Perda ini untuk mendukung dan mengatur kinerja pengelola dan infrastruktur SPBE yang ada di Pemprov Kalsel sehingga nantinya SPBE Pemprov Kalsel diharapkan mendukung pelayanan publik secara terpadu, responsif dan mudah diakses oleh masyarakat,” ucap Karlie.
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-09.35.08.jpeg” title_text=”WhatsApp Image 2021-09-30 at 09.35.08″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image]Karlie berharap raperda terkait penyusunan SPBE di Pemprov Kalsel tersebut bisa optimal. Karlie juga menyatakan raperda tersebut masih dalam proses finalisasi sehingga dibutuhkan masukan BSSN terkait pedoman manajemen keamanan informasi dan standar keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik.
Karlie juga berharap kunker tersebut bisa memberikan bekal bagi Pemprov Kalsel dalam menjawab tantangan di era globalisasi yang membutuhkan pelayanan pemerintah yang cepat, fleksibel dan efesien serta Raperda dan rencana pembangunan SOC di Pemprov Kalsel bisa terwujud sesuai dengan standar keamanan SPBE.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
