Jakarta, BSSN.go.id – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepakat berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan DPD RI dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.
Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan hal tersebut di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (21/3/2022).
Hinsa Siburian dalam sambutan menyampaikan di era yang serba digital ini agar proses bisnis dapagt dilakukan dengan lebih mudah, cepat, aman dengan tetap menjaga aspek legalitas dibutuhkan cara penandatanganan secara elektronik yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan pun.
“Saat ini Sertifikat Elektronik telah dimanfaatkan dan menjadi kebutuhan berbagai instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dinas khususnya dalam penandatanganan dokumen,” kata Hinsa.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/03/WEB03_7M1A1240.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” title_text=”WEB03_7M1A1240″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image]Hinsa menyebut hingga 17 Maret 2022 BSSN telah melaksanakan kerja sama dengan 425 instansi yang terdiri dari 113 institusi pemerintah pusat dan BUMN serta 312 instansi pemerintah daerah dan universitas.
“Jumlah hit transaksi Tanda Tangan Elektronik yang dilakukan selama tahun 2021 lalu mencapai 66.032.272,” tambah Hinsa.
Rahman Hadi menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kolaborasi tersebut. Rahman Hadi menyebut penandatangan MoU dan perjanjian kerja sama tersebut merupakan landasan DPD RI dalam bersinergi dengan BSSN dlam upaya mendukung peningkatan layanan SPBE DPD RI.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/03/WEB02_3T5A1021.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” title_text=”WEB02_3T5A1021″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image]“Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Sekretariat Jenderal DPD RI selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu disusun standar penerapan berbagai unsur yang ada, sesuai dengan kerangka kerja tata kelola dan manajemen SPBE sehingga penerapannya dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan layanan yang berkualitas dan optimal,” ujar Rahman Hadi.
Beberapa hal yang disepakati dalam MoU tersebut antara lain pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran informasi.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/03/WEB04_7M1A1230.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” title_text=”WEB04_7M1A1230″ hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″][/et_pb_image]Perjanjian kerja sama yang ditadatangai berisi kerja sama penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik, pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam sistem elektronik di lingkungan DPD RI, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata. Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat BSSN Budi R. Leman, Deputi Bidang Administrasi DPD Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan DPD Sefty Ramsiaty, serta pejabat terkait dari kedua instansi.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
