Depok, BSSN.go.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menggelar press conference menyampaikan 4 hal penting keamanan siber Indonesia yaitu tentang lanskap ruang siber Indonesia, terorisme dan radikalisme di ranah siber, dan serangan siber pada konflik Rusia-Ukraina serta dukungan BSSN dalam kebijakan dan program pemerintah di Rumah Inspirasi, Kantor BSSN Depok, Jawa Barat, Senin (7/3/2022).
Mengawali kegiatan Hinsa menyebutkan hasil monitoring National Security Operation Centre (NSOC) BSSN. Tercatat lebih dari 1,6 miliar anomali trafik/serangan siber dengan kategori anomali terbanyak yaitu malware, trojan activity, dan information gathering (untuk mencari celah keamanan). Hinsa juga menyebutkan tren kasus insiden siber di Indonesia diantaranya web defacements, data breach, human operated ransomware, dan advance persistent threat.
“Sebaran anomali trafik/serangan siber tertinggi menyasar sektor akademik dengan presentase 38,03% sedangkan yang terendah sebesar 2,66% menyasar sektor personal,” ujar Hinsa.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/03/WEB002_3T5A0404.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WEB002_3T5A0404″][/et_pb_image]Hinsa menyebut BSSN telah melakukan berbagai langkah teknis untuk memperkuat keamanan siber nasional diantaranya pemasangan sensor Honeynet dan analisis malware, optimalisasi cakupan monitoring NSOC, pembentukan tim respon insiden keamanan siber, pelaksanaan Information Technology Security Assessment, penguatan sistem elektronik melalui penerapan kriptografi.
“Saya mengimbau seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk dapat menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab sebagaimana amanat UU ITE dan PP PSTE,” jelas Hinsa.
Hinsa menyatakan terkait dengan isu terorisme dan radikalisme di ranah siber BSSN bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menjalankan program literasi keamanan siber sehingga dapat terbentuk budaya keamanan siber yang tangguh yang dapat membentengi masyarakat dari berbagai ancaman terorisme, radikalisme, dan disinformasi.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/03/WEB003_7M1A0511.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WEB003_7M1A0511″][/et_pb_image]“BSSN menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, ruang siber merupakan media terbesar yang digunakan sebagai alat penyebaran dan perekrutan paham terorisme dan radikalisme,” tegas Hinsa.
Hinsa mengatakan konflik Rusia-Ukrania saat ini telah melibatkan penggunaan ruang dan potensi siber sehingga dampaknya harus diperhitungkan karena sudah tidak tergantung lagi pada wilayah, ruang, dan waktu. Guna menyikapi hal tersebut maka aktifitas di ruang siber hendaknya selaras dengan sikap politik negara yang bebas aktif, netral tidak berpihak kepada siapapun.
“Terkait konflik Rusia-Ukrania BSSN menghimbau masyarakat dan komunitas siber Indonesia untuk tidak ikut melakukan aktifitas dukungan kepada pihak manapun, agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi konflik ruang siber selain tentunya juga untuk menjunjung tinggi salah satu pilar keamanan siber yang sedang diperjuangkan di forum PBB yaitu Responsible State Behaviour in Cyberspace,” ungkap Hinsa.
[et_pb_image src=”https://staging-web.bssn.go.id/wp-content/uploads/2022/03/WEB004_7M1A0558.jpg” _builder_version=”4.14.7″ _module_preset=”default” theme_builder_area=”post_content” hover_enabled=”0″ sticky_enabled=”0″ title_text=”WEB004_7M1A0558″][/et_pb_image]Hinsa menyatakan BSSN senantiasa berperan aktif dalam menjalankan tugas keamanan siber yang terkait berbagai program pemerintah terkini, diantaranya Presidensi G20 dan Program Pemindahan IKN.
“Terkait IKN baru, BSSN bersama kementerian terkait terus menyiapkan berbagai hal mendasar yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing,” imbuh Hinsa.
Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN
